Program MBG Dinilai Perlu Memprioritaskan Anak-Anak dari Wilayah 3T
Anak-anak di daerah 3T dinilai yang paling membutuhkan program MBG.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyoroti bahwa seharusnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anak-anak di daerah 3T dinilai jauh lebih membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Influencer kesehatan PB IDI Tan Shot Yen mengatakan anak-anak di daerah 3T adalah yang paling membutuhkan program itu, mengingat mereka memiliki status gizi yang rawan. Selain itu, dia menyebutkan bahwa apabila program tersebut salah sasaran, risikonya adalah pengeluaran yang lebih besar.
"Jadi jangan sampai anak-anak yang ke sekolahnya naik ojek, naik mobil, bapaknya masih merokok, rumahnya dua lantai, itu malah yang dapat makanan. Sementara anak-anak di sebelah sana, di Kepulauan Anambas, di Wamena, yang barangkali sekolahnya udah hampir ambruk, itu mereka nggak dapat sampai hari ini," kata dia pada Rabu (8/1/2025).
Awalnya, kata dia, pemerintah menyebut bahwa daerah 3T yang akan didahulukan dalam program ini. Akan tetapi, dia melanjutkan, juru bicara komunikasi Presiden mengatakan program tersebut dimulai dari daerah yang siap, dengan alasan jika dimulai dari daerah 3T, program tidak akan kunjung jalan.
"Jadi merupakan suatu catatan besar juga bagi kita bahwa kita akan meminta janji Pemerintah, siap gak siap, daerah 3T itu yang harus didahulukan," ujarnya.
Tan mengatakan, dia mendukung makan bergizi gratis selama manfaatnya tepat sasaran. Terkait hal itu, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, untuk memastikan program tersebut betul-betul tepat sasaran, pemerintah, terutama pemerintah daerah, dapat menghidupkan kembali garda-garda terdepan, yakni para kader, posyandu, puskesmas pembantu, dan ibu-ibu PKK, dalam evaluasi program MBG. Sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan publik, katanya, mereka dapat memberikan evaluasi tentang kesehatan masyarakat, sehingga mereka juga perlu dididik untuk melakukan monitoring.
Ikuti Whatsapp Channel Republika