Menlu Sugiono: RI Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan yang dicapai oleh Hamas dan Israel menjadi langkah awal untuk menuju perdamaian lebih permanen. Kedua belah pihak diharapkan dapat memegang kesepakatan sebaik-baiknya.

"Tadi malam memang ada sedikit dinamika. Hamas dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan terakhir, meski akhirnya perjanjian disepakati," ujar Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat berbincang dengan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (17/1/2025).

Menlu mengakui pihak ekstrem kanan Israel memang tidak setuju atas perjanjian tersebut. Menteri Keamanan Israel Ben Gvir bahkan mengancam akan mundur dari pemerintahan Netanyahu.

"Tapi intinya saya kemarin menyampaikan kita berharap dua belah pihak memegang kesepakatan itu sebaik-baiknya sehingga kesepakatan perdamaian ini dapat terwujud demi kemanusiaan setelah lebih dari 460 hari," ujarnya.

Menlu mengakui bahwa dukungan terhadap Palestina semakin menguat. Negara yang sebelumnya tidak mendukung sekarang memberikan dukungannya. Tekanan internasional terhadap Israel agar mengakhiri pertempuran kian kencang.

"Ini menjadi langkah awal perdamaian yang permanen. Inti dari penyelesaian masalah ini adalah satu kemerdekaan Palestina, ini intinya," kata Menlu menegaskan.

Hanya saja, Menlu Sugiono tak menampik bahwa menuju kemerdakaan Palestina adala sebuah perjalanan panjang sehingga bukan perkara mudah. "Dan smoga dalam waktu dua hari ini tidak ada dinamika di detik-detik terakhir, dan kesepakatan itu bisa efektif," ujarnya.

Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan Indonesia setelah kesepakatan ini berlaku. Indonesia, kata Menlu, siap bantu pemulihan di Gaza, dari mulai pengiriman bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, hingga pengiriman pasukan perdamaian.

Indonesia juga siap membantu proses pemulihan trauma bagi anak-anak di Gaza, termasuk memberikan beasiswa bagi pemuda-pemudi Palestina untuk sekolah di tanah air. "Ini kewajiban kita sebagai komunitas internasional membantu sesuai dengan amanat konstitusi, kita ingin berbuat lebih, tapi kita harus realistis, kita harus punya idealisme," ujarnya.

Menlu menekankan bahwa Indonesia selalu memegang amanat konstitusi dalam perjuangan membela Palesinta. Oleh karena itu, RI meyakini bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. " Inilah mengapa kita membantu Palestina. Kita membantu bebaskan palestina vital karena tersurat dalam konstitusi kita, itu sesuatu yang it goes without saying," katanya menekankan.

Kabinet Keamanan dan Politik Israel pada Jumat (17/1) menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza. Kabinet Keamanan terdiri dari 11 menteri. Namun, kesepakatan dengan Hamas akan diajukan ke Kabinet penuh pada Jumat malam Waktu setempat.

Menurut pernyataan kantor pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, setelah mengevaluasi semua aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan, serta menyadari bahwa kesepakatan yang diusulkan sejalan dengan tujuan perang, Komite Menteri untuk Urusan Keamanan Nasional (Kabinet Politik-Keamanan) merekomendasikan pemerintah untuk menyetujui rencana yang diusulkan.

"Dewan Kabinet diharapkan akan bersidang pada hari ini," bunyi pernyataan tersebut.

Sementara itu, Radio Militer Israel melaporkan bahwa tiga menteri memberikan suara menentang kesepakatan tersebut. Mereka adalah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Kerja Sama Regional David Amsalem, yang merupakan anggota Partai Likud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika