Ini Dua Biang Kerok Zionis Penolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dua tokoh zionis menjadi biang kerok penolak gencatan senjata Hamas-Israel. Keduanya selalu menggemakan protes bernada ekstremisme berupa lanjutkan Israel kuasai Gaza, karena kalau tidak dilanjutkan, Hamas akan terus memegang kendali di sana.

Pertama

Dia adalah Itamar Ben Gvir. Menteri Keamanan Nasional Israel ini mengumumkan pada Kamis malam bahwa partai ultra-nasionalis Kekuatan Yahudi akan mengundurkan diri dari koalisi Netanyahu jika pemerintah menyetujui perjanjian gencatan senjata.

Tindakan ini mengancam akan mengganggu stabilitas pemerintah pada saat yang kritis, meskipun hal ini tidak dengan sendirinya menghalangi kemajuan perjanjian Gaza, karena mayoritas anggota pemerintah mendukung perjanjian gencatan senjata. Juga diharapkan bahwa perjanjian tersebut akan disetujui bahkan tanpa adanya pemungutan suara. Dari seluruh partai sayap kanan dalam koalisi Zionisme. Koalisi ini yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga menentang keras perjanjian tersebut.

Partai Ben Gvir memegang enam kursi dari 120 kursi parlemen, dan jika partai tersebut mengundurkan diri seperti yang dijanjikan, maka mayoritas parlemen pemerintah akan berkurang menjadi mayoritas tipis dari 68 kursi menjadi 62 kursi. Ben Gvir mengatakan partainya akan menawarkan untuk bergabung kembali dengan pemerintah jika perang melawan Hamas berlanjut.

Surat kabar Israel Maariv melaporkan kalangan tertentu dalam Partai Likud, termasuk mereka yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, saat ini tengah merumuskan "rencana pembalasan" terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Surat kabar itu menambahkan, “Kemitraan dengan Ben-Gvir dikatakan telah mendekati akhir. Namun, pada tahap ini, ini masih merupakan rencana darurat.”  

Kepala Mossad David Barnea dan negosiator Israel masih berada di Doha, berupaya menyelesaikan perjanjian gencatan senjata, meskipun ada laporan publik dari Qatar dan Amerika Serikat (AS) bahwa kesepakatan telah dicapai, The Times of Israel melaporkan.

Kabinet Israel belum memberikan suara atas perjanjian tersebut, sementara kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengklaim tanpa bukti bahwa Hamas melakukan "upaya pemerasan pada menit-menit terakhir" dengan diduga mengingkari persyaratan tertentu.

Meskipun Israel menuduhnya, Hamas telah menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian gencatan senjata yang diumumkan oleh para mediator kemarin, mendesak Israel menegakkan bagiannya dari perjanjian tersebut. Axios telah melaporkan utusan Timur Tengah Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Trump serius tentang perjanjian Gaza dan mendesaknya untuk tidak menggagalkannya.

Kedua

Dia adalah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Partai yang dipimpinnya memegang tujuh kursi, mengancam akan mundur dari pemerintahan pada tahap selanjutnya jika Netanyahu beralih dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata, yang menyerukan gencatan senjata enam minggu, menjadi gencatan senjata permanen.

Ben Gvir dan Smotrich seperti dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Ben-Gvir telah memulai diskusi dengan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk membujuknya mengundurkan diri dari pemerintahan. Laporan tersebut lebih lanjut menyoroti Netanyahu mengadakan pertemuan dengan Smotrich dan mendesaknya untuk menolak seruan Ben-Gvir agar mengundurkan diri dari pemerintahan jika menyetujui kesepakatan gencatan senjata.

Sejak rencana Israel menyepakati gencatan senjata, Smotrich selalu mengatakan bahwa hal ini berarti Hamas menang melawan Israel. Bahwa Hamas kembali memegang kendali penuh atas Gaza Palestina.

Bezalel Yoel Smotrich adalah seorang politikus Israel. Dia memimpin Partai sayap kanan Tkuma dan merupakan anggota Knesset untuk aliansi The Jewish Home–Tkuma.

Kata sekjen PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Jumat menyatakan bahwa Israel melanggar Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dengan terus menduduki wilayah di bawah kekuasaan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dan melakukan operasi militer di Lebanon.

Dalam pertemuannya dengan Komandan UNIFIL, Jenderal Arnaldo Latharo Sainz, di markas besar UNIFIL di kota Naqoura, Lebanon Selatan, Guterres menekankan bahwa dukungan dan koordinasi yang berkelanjutan antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon adalah "hal mendasar untuk mendukung penghentian permusuhan yang berkelanjutan."

“Pendudukan Israel yang berlanjut di dalam wilayah operasi UNIFIL dan pelaksanaan operasi militer di wilayah Lebanon adalah pelanggaran terhadap Resolusi 1701 dan tetap menjadi ancaman bagi keselamatan dan keamanan Anda,” ujar Guterres, seraya menegaskan, “Hal ini harus dihentikan.”

“Keberadaan personel bersenjata, aset, dan senjata selain milik Pemerintah Lebanon dan UNIFIL di antara Garis Biru dan Sungai Litani juga merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi 1701 dan merusak stabilitas Lebanon,” tambahnya.

Guterres juga mencatat bahwa UNIFIL telah menemukan lebih dari 100 tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah atau kelompok bersenjata lainnya sejak 27 November.

“Kami akan terus mendesak komunitas internasional untuk memperkuat dukungan terhadap Angkatan Bersenjata Lebanon,” tambahnya.

Mengenai serangan baru-baru ini selama bentrokan antara Hizbullah dan Israel, Guterres mengecam kekerasan terhadap penjaga perdamaian PBB, menyebutnya sebagai “sepenuhnya tidak dapat diterima.”

“Tindakan tersebut melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan bahkan dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” ujarnya.

Guterres juga menegaskan bahwa PBB akan “terus bekerja sama dengan negara-negara penyumbang pasukan untuk memastikan Anda memiliki kapasitas yang diperkuat -- termasuk untuk membersihkan ranjau dan membuang sisa bahan peledak -- agar Anda dapat melanjutkan fungsi patroli dan pemantauan yang telah diamanatkan.”

Sekretaris Jenderal PBB tiba di Lebanon pada Kamis (16/1) dalam rangka kunjungan solidaritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika