Dedi Mulyadi Janji Geser Anggaran tak Efisien Hingga Rp 2 T untuk Prioritas Layanan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada pada pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025. Dedi ingin memiliki prioritas untuk layanan publik mulai dari pendidikan dengan tingkat minimal lulusan SMA, layanan kesehatan yang harus menjangkau seluruh masyarakat.

Kualitas tiap rumah sakit juga setara satu dan lainnya untuk mengurangi antrean pelayanan, infrastruktur jalan yang baik dan lebar tanpa lubang, pasokan listrik bagi 140 ribu warga yang belum terlayani, jaminan layanan air bersih, dan jaminan perumahan murah. "Nah seluruhnya itu kan perlu uang. Uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Tentu seizin pak Pj dan tim transisi yang dibentuk beliau terdiri atas pejabat Pemprov, akan dilakukan perubahan arah kebijakan keuangan menjadi untuk belanja kepentingan publik yang real dirasakan langsung oleh masyarakat. Menggeser angka-angka yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif itu akan dicoret," kata Dedi.

Setelah dianalisis oleh dirinya dan timnya, kata Dedi, ditemukan angka yang diharapkan bisa mencapai di atas Rp2 triliun untuk belanja publik seperti yang disebutkan sebelumnya. "Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak Pj Gubernur Jabar. Salah satunya kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini," ujarnya.

Salah satu yang akan terjadi efisiensi, Dedi mengatakan terkait dana hibah, di mana berdasarkan informasi yang diterimanya ada mispengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan. Sehingga ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat.

"Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," ucapnya.

Namun demikian, Dedi mengatakan tidak akan menghilangkan dana hibah, namun akan dikoreksi karena pihaknya ingin memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti jalan provinsi harus selesai 100 persen dengan kondisi mulus dan tidak berlubang, terbangunnya Ruang Kelas Baru terutama jenjang SMA, penataan puskesmas dan rumah sakit, dan memastikan 140 ribu kepala keluarga teraliri listrik.

"Jadi kita tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fokusnya penyelesaian jalan provinsi, penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik, dan menambah RKB baru untuk SMA terutama," kata Dedi.

Kemudian, Dedi juga mengatakan untuk proyek perbaikan jalan itu, dirinya akan menunda bantuan keuangan bagi hasil untuk 27 kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor. "Karena sekarang kan sudah menyebar ke 27 kabupaten/kota, itu kita akan tunda dulu. Saya sudah sampaikan tadi, itu akan diarahkan pada visi yang saya sampaikan. Misalnya bantuan bagi hasil Rp6 triliun yang diserahkan dalam bentuk bagi hasil dan kita sudah tegaskan bantuan bagi hasil tuh 100 persen untuk jalan dan kelengkapannya. Jadi kita semua saya targetkan di dalam 2 tahun 2025-2006 seluruh jalan provinsi dari provinsi, kabupaten, dan desa selesai," tutur Dedi.

Dedi Mulyadi juga mengatakan akan mengajak mantan menteri seperti Ignasius Jonan sampai Susi Pudjiastuti agar bersedia menjadi penasihat untuk akselerasi pembangunan daerah itu sesuai bidang masing-masing. Dedi juga akan merangkul Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Kita harus menggandeng orang-orang yang ahli. Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasehat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan," kata Dedi.

Selain mereka berdua, Dedi mengatakan para pakar yang akan diundang ketika dia menjabat untuk membantu Jawa Barat termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi. Terkait dengan Bey, Dedi menegaskan bahwa cita-cita Pj Gubernur Jabar itu akan dieksekusi pada 2026, utamanya mengenai transportasi Bandung Raya.

Ditemui di lokasi yang sama, Bey Machmudin mengatakan bahwa dia menitipkan persoalan transportasi Bandung Raya utamanya Kereta Rel Listrik (KRL).

"Saya sampaikan ke beliau, saya tidak mengubah ruangan sama sekali. Dari zamannya Pak Ridwan Kamil saya hanya menambah satu, yaitu peta transportasi Bandung Raya. Di situ saya bilang pak ini harus jadi KRL, jadi commuter line listrik dan elevatef dan beliau setuju," ujar Bey.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan oleh Bandung Raya agar kemacetan bisa dikurangi cukup banyak, terlebih jika KRL memiliki interval waktu yang ideal.

"Dengan interval waktu yang seperti di Jakarta saya yakin akan banyak penumpang dari Padalarang menuju Cicalengka dan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang di Jatinangor. Mungkin pergerakan saudara-saudara kita yang tinggal di Cicalengka dan sebagainya yang kerja di Bandung atau dari Padalarang," ujar Bey.

Ikuti Whatsapp Channel Republika