Pro-Kontra Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Rencana penamaan ruas jalan baru di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng), dengan menggunakan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer, menuai pro-kontra. Ormas Pemuda Pancasila (PP) telah secara terbuka menolak rencana tersebut.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora, Munaji, mengungkapkan, pihaknya telah mengirim surat ke Kesbangpol Kabupaten Blora. Dalam surat yang salinan lunaknya sudah tersebar di media sosial tersebut, PP Blora menyatakan menolak adanya nama jalan Pramoedya Ananta Toer di wilayahnya. Alasannya, karena PP memandang Pram sebagai tokoh komunis.

"Itu sampeyan cek dulu di Badan Intelijen Negara atau di BAIS, di Mabes Polri, atau di Kodim Blora, ada dugaan keterlibatan eks-komunis. Nanti kalau nama jalan dikasih ada eks-komunis seperti itu kan, nyunsewu (mohon maaf), akan timbul Jalan Aidit, Jalan Untung," kata Munaji ketika dihubungi dan ditanya tentang alasan PP Blora menolak penggunaam nama Pram sebagai nama jalan, Kamis (6/2/2025).

Menurut Munaji, surat penolakan tentang penggunaan nama Pram sebagai nama jalan merupakan keputusan MPC PP Blora. Dia menyebut tak mengonsultasikan penolakan tersebut ke pengurus PP Jawa Tengah atau pusat.

"Ini keputusan MPC Blora. Yang tahu fakta kebudayaan atau sejarah kan MPC Blora," ujarnya.

Munaji mengungkapkan, Pemkab Blora telah merespons surat yang dikirim oleh ormasnya. "Alhamdulillah akan dikaji ulang (pemakaian nama Pram sebagai nama jalan) dari Pemda Blora," katanya.

Dia menambahkan, Pemkab Blora juga berencana menggelar diskusi untuk membahas kembali penamaan Jalan Pram di kabupaten tersebut. "Nanti siapa tokoh yang pas (untuk digunakan sebagai nama jalan), siapa yang diajukan, itu nanti kita diskusi bareng dengan pemda. Nanti masyarakat dan tokoh masyarakat kita undang, semua kita undang, kita diskusi bareng penamaan jalan yang tepat seperti apa," ucap Munaji.

Dalam surat MPC PP Blora dengan nomor 221.020/MPC-PP/BLA/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, PP Blora menyampaikan bahwa mereka menyambut agenda kunjungan Menteri Kebudayaan ke Blora pada 6-8 Februari 2025. "Namun di balik giat besok pada 6-8 Februari 2025, kami Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora mohon atas kegiatan pemberian nama jalan baru di Kabupaten Blora dengan nama Jalan Pramoedya Ananta Toer, sehubungan dengan itu agar ditunda dulu untuk dikaji ulang dengan hal-hal yang perlu dipertimbangkan keutamaannya," tulis MPC PP Blora dalam suratnya.

"Kami Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora yang berideologi Pancasila dan UUD 1945 menolak adanya rencana penamaan jalan di Wilayah Kabupaten Blora dengan nama tokoh radikal kiri," tambah MPC PP Blora pada suratnya.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi (Kesbangpol) Jateng, Haerudin, mengatakan, telah menerima informasi tentang adanya penolakan tentang rencana penamaan jalan baru di Blora menggunakan nama Pramoedya Ananta Toer. Menurutnya, rencana tersebut memang sebaiknya didiskusikan kembali.

"Memang sebaiknya dirembuk, dikaji, agar nanti di kemudian hari tidak menimbulkan kontroversi. Misalnya seseorang sudah dijadikan nama jalan, itu kasihan keluarganya kalau diprotes oleh masyarakat. Saya sepakat dikaji secara mendalam sehingga ada keputusan itu akan ditetapkan, ditunda atau dianulir," kata Haerudin ketika dihubungi.

Dia enggan memihak atau menentukan siapa salah dan benar dalam isu tersebut. "Kami tidak dalam kapasitas ini yang benar siapa, yang salah siapa, tetapi dalam posisi menjaga kondusivitas. Dalam pengertian segala sesuatu dikaji dengan baik sehingga hasilnya tidak menimbulkan kontroversi," ucapnya.

Haerudin mengungkapkan, saat ini isu soal penamaan jalan menggunakan nama Pram masih ditangani Kesbangpol Blora. Namun dia menyebut, Kesbangpol memantau dan memonitor perkembangan isu tersebut.

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Yunantyo Adi Setiawan, berpendapat, rencana penggunaan nama Pramoedya Ananta Toer sebagai nama jalan Blora seharusnya tak perlu ditolak. "Mestinya enggak perlu ditolak ya. Karena menurutku itu bagus-bagus saja," ucapnya.

Menurut Yunantyo, Pram adalah korban stigmatisasi pasca peristiwa Gerakan 30 September. Dia mengatakan, belum ada bukti valid dan akurat bahwa Pram merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Bahwa dia mengikuti ormas waktu itu Lekra, tapi Lekra kemudian oleh Orde Baru dikaitkan dengan peristiwa PKI," katanya.

Yunantyo menambahkan, sampai dibebaskan dari penahanannya, tidak jelas apa kesalahan Pram. Menurut Yunantyo, sebagai seorang sastrawan, Pram memang layak diberi penghargaan.

"Paling tidak secara kultural kita harus memberi penghargaan atas karya-karyanya yang lebih bernuansa anti-kolonialisme, anti-feodalisme, terus tentang ketimpangan sosial. Karyanya (Pram) hanya seputar itu daripada propaganda partai," ucap Yunantyo.

Dia mengingatkan, Pram sebagai seorang pengarang tak hanya berpengaruh secara nasional, tapi internasional. "Maka sebenarnya momen seabad Pram itu penting. Penting memberi penghargaan kepada dia berupa nama jalan di Blora, tempat kelahirannya. Jangan menstigma-stigma PKI terus dilarang," ujarnya.

Pemkab Blora berencana meresmikan Jalan Pramoedya Ananta Toer pada kegiatan peringatan “Seabad Pramoedya Ananta Toer” yang berlangsung pada 6-8 Februari 2025. Kegiatan tersebut akan turut dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Jalan baru yang rencananya menyandang nama Pramoedya Ananta Toer adalah penghubung Jalan Cendana/Gunandar atau perbatasan Kelurahan Mlangsen dan Kelurahan Beran, Kecamatan Blora, menuju Jalan Mr. Iskandar Blora. Jalan dengan panjang 1,7 kilometer dan lebar 12 meter itu disebut sebagai jalan alternatif menuju Pasar Rakyat Sido Makmur Blora.

Bupati Blora Arief Rohman memproyeksikan Jalan Pramoedya Ananta Toer menjadi pusat kebudayaan di wilayahnya. "Jalan Pramoedya yang berada di jalan baru itu, justru akan kita desain, kita rencanakan pusat kebudayaan dan sebagainya,” kata Arief pada Selasa (4/2/2025).

“Jadi dari ide berbagai kalangan, nantinya kita akan bangun jalan itu yang insyaallah akan menjadi tempat yang strategis untuk pemajuan kebudayaan sastra di Kabupaten Blora,” tambah Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika