Ketika Pembangunan IKN di Ujung Tanduk, Anggaran Dipangkas Semua?
Anggaran IKN tahun 2025 seharusnya capai Rp 14,4 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini terancam karena rencana efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengungkapkan, belum ada dana yang dikeluarkan untuk IKN tahun ini.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody mengatakan anggaran Kementerian PU rencananya akan dipotong hingga Rp 81,38 triliun, dan hanya menyisakan total Rp 29,57 triliun saja. Anggaran untuk IKN per 31 Desember 2024 sendiri capai Rp 40,29 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar IKN.
Anggaran tersebut terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Diantaranya untuk Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp 1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp 18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp 12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp 8,43 triliun.
Sementara itu, Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.
Rincian penggunaan anggaran IKN selama ini
Secara lebih rinci, Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp 1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.
Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp 18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.
Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.
Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp 12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.
Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap Rp 8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.
Berapa anggaran untuk IKN seharusnya?
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan alokasi anggaran untuk OIKN tahun ini Rp 14,4 triliun.
“Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp 6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” kata dia.
Kepala OIKN bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi, mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).
Rapat itu merupakan kelanjutan dari rapat terkait IKN yang digelar di Kantor Presiden pada 21 Januari 2025. Rapat terbatas soal IKN itu juga diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, berlangsung selama kurang lebih 3 jam.
Kebijakan penghematan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut berdampak kepada anggaran OIKN tahun ini. Rencana pemangkasan itu semula mencapai Rp 4,8 triliun. Namun, setelah rapat hari ini, Basuki mengatakan alokasi anggaran OIKN tahun ini batal dipangkas.
Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini sebesar Rp14,4 triliun. Dana itu merupakan bagian dari Rp 48,8 triliun yang dialokasikan oleh Presiden untuk IKN pada periode 2025–2029.
Menko AHY, dalam jumpa pers yang sama, kembali menegaskan Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran untuk IKN sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
Ikuti Whatsapp Channel Republika