Legislator Kaltim: Lanjutkan IKN, Bukan Sekadar Pemindahan Ibu Kota, Tapi Pemerataan
Hetifah juga mengajak semua pihak mendukung dan mengawasi pembangunan IKN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersuara mengenai pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hetifah meminta pembangunan IKN wajib terus berjalan meski ada efisiensi anggaran agar manfaatnya tetap maksimal.
Hetifah menyadari pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi. Namun, menurutnya pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional yang harus tetap berjalan dengan efisiensi anggaran yang terencana dan tepat sasaran.
"Ini bukan hanya tentang pemindahan ibu kota, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa,” kata Hetifah kepada Republika, Sabtu (8/2/2025).
Legislator dari Kalimantan Timur itu siap mengawal agar proyek IKN memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hetifah berharap pembangunan infrastruktur di IKN berjalan dengan perencanaan yang matang. "Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Hetifah.
Hetifah meyakini pembangunan IKN juga sejalan dengan visi pemerataan pembangunan nasional yang telah lama didorong pemerintah. Dengan hadirnya IKN, diharapkan ada dorongan baru bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur serta pengembangan sektor-sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
“Efisiensi anggaran ini harus dilakukan dengan cermat dan transparan. Jangan sampai pemangkasan anggaran menghambat target strategis pembangunan di IKN. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan dana tetap efisien tanpa mengorbankan progres pembangunan yang sudah berjalan,” ujar Hetifah.
Hetifah juga mengajak semua pihak mendukung dan mengawasi pembangunan IKN agar berjalan sesuai rencana. Ia mengklaim kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan memastikan proyek ini menciptakan kesejahteraan.
“Sebagai representasi masyarakat Kalimantan Timur di DPR, saya akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Hetifah.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
×
Ikuti Whatsapp Channel Republika