Ormas Diduga Jadi Dalang Batalnya Investasi Ratusan Triliun, Begini Respons BKPM

BKPM membantu mencari solusi terkait ormas yang hambat investasi.

Republika/Eva Rianti
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno usai menghadiri acara New Insight on the Business Environment in Indonesia
Rep: Eva Rianti Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi informasi dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) tentang adanya kerugian hingga ratusan triliun akibat investasi yang batal, disinyalir karena aksi premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas). Kementerian memastikan akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti kasus tersebut. 

Baca Juga


“Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk itu (premanisme ormas), kami dari Kementerian Investasi akan memfasilitasi. Artinya mencarikan solusi apa-apa saja yang perlu kami koordinasikan dengan Kementerian Lembaga, bahkan dengan pemerintah daerah,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno usai menghadiri acara New Insight on the Business Environment in Indonesia’s Exploring the World Bank’s Business Ready Report di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). 

Riyatno mengatakan, pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat yang membahas persoalan-persoalan terhambatnya investasi, seperti yang diinformasikan HKI. Ia menegaskan bahwa Kementerian Investasi akan mencarikan solusi, agar iklim investasi juga bisa lebih sehat. 

“Kami akan undang rapat dengan kementerian atau lembaga terkait. Membahas apa sih masalahnya, kalau tadi misalnya terkait adanya ormas, kami akan adakan rapat, dan mencarikan solusi bersama,” tegasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

“Yang mereka ingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, ingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia.

Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas. “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ujarnya.

Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

“Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata dia. 

Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri. “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” kata dia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun atau tumbuh 20,8 persen dibandingkan realisasi investasi 2023 yang sebesar Rp 1.418,9 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan capaian tersebut melampaui target, 103,9 persen dari target presiden sebesar Rp 1.650 triliun.

“Kalau kita bicara target dari Bapak Presiden waktu itu yang Rp 1.650 triliun, itu sudah tercapai. Ini peningkatan yang cukup-cukup signifikan, karena biasanya peningkatannya itu 12-13 persen, ini meningkat 20,8 persen,” ujar Rosan dalam konferensi pers capaian realisasi investasi kuartal IV 2024 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Rosan mengatakan pertumbuhan realisasi investasi 2024 juga berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 2.456.130 orang atau naik dari 2023 yang sebanyak 1.823.543 orang. Rosan mencatat pertumbuhan serapan lapangan kerja sebesar 34,7 persen pada 2024 dibandingkan 2023.

Rosan melanjutkan, realisasi investasi 2024 terdiri atas realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 900,2 triliun triliun atau setara 52,5 persen dari total realisasi investasi, dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 814 triliun atau mencapai 47,5 persen. Rosan menyebut pertumbuhan realisasi investasi pada periode Januari-Desember 2024 sebesar 20,8 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 17,5 persen.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler