Anggaran IKN Diblokir, Kementerian Investasi Sebut Ada Investor Singapura yang Masuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi soal pemblokiran sementara anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Investasi memastikan pembangunan terus berjalan, dan mengungkapkan ada investasi dari Singapura yang masuk ke IKN. 

“Kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang di IKN tersebut, kami terus koordinasi dengan otoritas IKN,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno usai menghadiri acara New Insight on the Business Environment in Indonesia’s Exploring the World Bank’s Business Ready Report di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025). 

Riyatno mengatakan, pihaknya memastikan sejumlah sektor yang dinilai dapat menarik investor untuk mau berinvestasi di IKN. Sektor tersebut di antaranya adalah mengenai perhotelan, juga rencananya adalah sektor pendidikan. “Bapak Menteri (Rosan Roeslani) telah berkoordinasi, bertemu juga dengan Kepala IKN, Pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura sebenarnya,” ungkapnya. 

Saat ditanya lebih lanjut mengenai investor dari Singapura yang dimaksud, Riyatno enggan mengungkapkannya. “Mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi sudah dilakukan koordinasi-koordinasi, bahkan Pak Menteri sudah ke sana,” uja dia.

Sebelumnya diketahui, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, pada Jumat (7/2/2025), Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud Menteri Dody mengenai anggaran untuk IKN diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, anggaran diblokir itu merupakan hal biasa. 

“Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita,” kata Hasan kepada wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025). 

Hasan juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam jangka lima tahun ke depan sudah disiapkan. 

Terpisah, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menegaskan pembangunan IKN dipastikan terus berjalan sesuai rencana, meski anggaran dari pemerintah pusat untuk sementara diblokir. Pemangkasan anggaran dipastikan tidak akan menghambat pembangunan IKN.

“Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada,” ujar Onesimus di Kota Samarinda, Kaltim, Sabtu (8/2/2025). 

Dia menjelaskan, pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika