Kelompok Pejuang Palestina: Rencana Trump adalah 'Pernyataan Perang'
Trump sesumbar mengatakan ingin menguasai Jalur Gaza dan singkirkan penduduknya.
REPUBLIKA.CO.ID, KOTA GAZA -- Kelompok Palestina mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin menguasai Jalur Gaza dan merelokasi penduduk setempat. Kelompok yang menamakan diri Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam itu menganggap pernyataan Trump sebagai sebuah bentuk "pernyataan perang." Sebab, tujuan sekutu terdekat Israel itu adalah mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.
"Pernyataan Trump baru-baru ini menunjukkan wajah asli kemitraan Amerika-Zionis dalam menyerang rakyat kami," demikian pernyataan oleh Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam, dikutip dari Anadolu, Selasa (11/2/2025).
Di sisi lain, Komite memuji tindakan cepat negara-negara Arab yang akan bersidang pada 27 Februari 2025 mendatang. Forum tersebut akan mengambil langkah-langkah praktis dan langsung, yang diharapkan mampu berperan penting dalam melawan "rencana kejahatan Trump."
“Keteguhan hati rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat dan di dalam wilayah yang diduduki Israel membutuhkan dukungan politik dan material langsung. Ini untuk memperkuat perlawanan mereka dan membangun mereka di tanah air mereka,” demikian kutipan pernyataan itu.
Pada hari Ahad (9/2/2025), Trump mengatakan kepada wartawan dalam Air Force One bahwa ia "berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza." Lebih lanjut, orang nomor di AS itu juga mengusulkan agar sebagian wilayah yang dikepung Israel itu dialokasikan ke negara-negara Timur Tengah lainnya dengan dalih rekonstruksi.
Pernyataan Trump direspons secara luas oleh masyarakat internasional, termasuk semua negara Arab, dan banyak negara Eropa.
Komite Tindak Lanjut Pasukan Nasional dan Islam merupakan sebuah organisasi payung yang menaungi sebagian besar kelompok pejuang Palestina.
Gencatan senjata batal?
Teranyar, Trump mengusulkan pembatalan gencatan senjata di Jalur Gaza yang kini sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Ia mengusulkan hal tersebut jika semua sandera di wilayah itu tidak dibebaskan sebelum Sabtu atau 15 Februari 2025 mendatang.
“Menurut pendapat saya, jika semua sandera tidak dikembalikan sebelum Sabtu pukul 12 siang — saya pikir itu waktu yang tepat — saya akan mengatakan, batalkan saja dan biarkan kekecauan terjadi. Saya akan mengatakan bahwa mereka seharusnya dikembalikan sebelum Sabtu pukul 12 siang,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Senin (10/2/2025).
"Dan jika mereka tidak dikembalikan — semuanya, bukan sedikit demi sedikit, bukan dua, dan satu, dan tiga, dan empat, — sebelum Sabtu pukul 12 siang. Setelah itu, saya akan mengatakan, kekacauan besar akan terjadi," tambahnya.
Trump kemudian berkata: "Sabtu pukul 12 siang, dan setelah itu, situasinya akan menjadi sangat berbeda.”
Ketika ditanya apakah ia kemungkinan akan melibatkan AS setelah tenggat waktu Sabtu, dia menjawab: “Kita lihat saja nanti.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika