Kawal Pembangunan IKN, Otorita IKN akan Berkantor Penuh di Nusantara Mulai Maret 2025
Seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret tahun ini. Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, seluruh pegawai OIKN juga direncanakan akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung OIKN yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada bulan Maret.
"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini," ujar Troy di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Kantor pusat OIKN dengan gedung yang baru di IKN, Kalimantan Timur akan digunakan pada bulan Maret 2025.
Sementara itu kantor di Menara Mandiri adalah kantor perwakilan OIKN di Jakarta, di mana nantinya akan ada perwakilan pegawai OIKN yang secara bergantian bertugas di kantor tersebut untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Jakarta.
Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.
Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN. Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Sejumlah dana itu, kata Hasan, disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.
IKN Tetap Lanjut
Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menanggapi soal pemblokiran sementara anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Investasi memastikan pembangunan terus berjalan, dan mengungkapkan ada investasi dari Singapura yang masuk ke IKN.
“Kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang di IKN tersebut, kami terus koordinasi dengan otoritas IKN,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno usai menghadiri acara New Insight on the Business Environment in Indonesia’s Exploring the World Bank’s Business Ready Report di kawasan Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Riyatno mengatakan, pihaknya memastikan sejumlah sektor yang dinilai dapat menarik investor untuk mau berinvestasi di IKN. Sektor tersebut di antaranya adalah mengenai perhotelan, juga rencananya adalah sektor pendidikan. “Bapak Menteri (Rosan Roeslani) telah berkoordinasi, bertemu juga dengan Kepala IKN, Pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor yang dari Singapura sebenarnya,” ungkapnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai investor dari Singapura yang dimaksud, Riyatno enggan mengungkapkannya. “Mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi sudah dilakukan koordinasi-koordinasi, bahkan Pak Menteri sudah ke sana,” ujar dia.