Bank Indonesia Tebar Insentif Rp 80 Triliun untuk Bantu Program 3 Juta Rumah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp 80 triliun untuk program 3 juta rumah. Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa (12/2/2025).

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. "Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita. "Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air. "Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, menggelar rapat koordinasi di Kantor Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan dan renovasi rumah dalam rangka mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Sesuai dengan janji saya, hari ini kita bertemu di Kantor Bank Indonesia, berdiskusi panjang dengan Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Menteri BUMN, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, dan Pak Pandu dari Danantara. Pertemuan ini dalam proses yang panjang, kami dengan Pak Gubernur BI beberapa kali diskusi soal perumahan," ujar pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ara menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan target pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, ada sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perumahan, mulai dari ketersediaan lahan, likuiditas, lokasi sasaran, hingga kualitas perumahan.

"Dari pertemuan ini semangatnya cuma satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi tiga juta rumah per tahun. Nah, dalam konteks likuiditas dengan keadaan yang ada, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter menjadi kunci," ucap Ara.

Ara menambahkan tingkat backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai sekitar 9,9 juta unit. Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi diperkirakan mencapai 25 hingga 26 juta unit.

"Jadi memang pekerjaan rumah kita banyak. Dengan kondisi yang ada, saya pikir ini kolaborasi yang konkret dan sangat baik. Saya merasa didukung oleh ekosistem Gubernur Bank Indonesia," kata Ara. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika