Macron Tolak Rencana Trump Pindahkan 2 Juta Warga Palestina dari Gaza
Menurut Macro, krisis Gaza harus diselesaikan secara politik bukan solusi real estat.
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Ia menegaskan tindakan tersebut akan melanggar hak-hak warga Gaza dan hukum internasional.
“Anda tidak bisa berkata kepada dua juta orang, ‘oke, sekarang tebak apa? Kalian akan pindah,’” kata Macron dalam wawancara eksklusif dengan CNN di Istana Elysee, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Rabu (13/2/2025).
“Jawaban yang benar bukanlah operasi real estat, ini adalah operasi politik," tambahnya.
Trump baru-baru ini menguraikan rencana kontroversial untuk memindahkan warga Palestina ke negara tetangga Mesir dan Yordania, sambil mendorong "kepemilikan jangka panjang" AS atas Gaza.
Trump juga mengusulkan untuk mengembangkan kembali wilayah tersebut menjadi destinasi mewah, sebuah gagasan yang didukung oleh Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan beberapa kelompok pemukim sayap kanan di Israel.
Macron, sembari menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap keamanan Israel, telah vokal dalam mengkritik operasi militer negara itu di Gaza dan Lebanon. Prancis menangguhkan ekspor senjata ke Israel pada Oktober 2024 dan mendesak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.
“Saya selalu menegaskan ketidaksetujuan saya dengan Perdana Menteri (Israel) Netanyahu,” ujar Macron.
“Saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran ini yang terkadang menargetkan warga sipil adalah jawaban yang tepat," tambahnya.
Ia menekankan pentingnya menghormati hak warga Palestina untuk tetap berada di tanah air mereka, serta mencatat bahwa kekuatan regional seperti Yordania dan Mesir juga menolak usulan pemindahan tersebut.
Komunitas internasional secara luas mengutuk rencana Trump. PBB memperingatkan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pembersihan etnis, sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan tegas menyatakan bahwa Tanah warga Gaza adalah Gaza.
Kemudian, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyebut gagasan tersebut tidak dapat diterima, sementara Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memperingatkan bahwa pemindahan paksa akan menyebabkan lebih banyak penderitaan dan ketidakstabilan.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy tampaknya mengakui kekhawatiran Trump atas kehancuran di Gaza, tetapi menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap solusi dua negara
Ikuti Whatsapp Channel Republika