Larang Kepala Daerah Ikut Retret, Langkah Megawati Salah atau Benar? Ini Kata Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dikeluarkan usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya untuk tidak berangkat ke Magelang mengikuti retret patut disayangkan. Pasalnya, kepala daerah sebenarnya sudah menjadi milik publik usai dilantik.

"Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP, menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar," kata dia saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, ia memaklumi adanya instruksi dari partai berlambang kepala banteng itu. Pasalnya, hal itu menjadi upaya PDIP meningkatkan posisi tawar di pemerintahan saat ini setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, ia khawatir adanya instruksi itu akan membuat hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto terganggu. Padahal, dua tokoh itu belakangan dikabarkan akan melakukan pertemuan.

Agung menilai, Prabowo pasti akan menganggap adanya aksi tak hadir dalam kegiatan retret sebagai perlawanan dari para kepala daerah. Apalagi, kegiatan itu diinisiasi langsung oleh Prabowo. "Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDIP dianggap 'melawan' perintah Presiden yang notabene kepala pemerintahan," ujar Agung.

Diketahui, Megawati telah mengeluarkan instruksi agar kadernya yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan retreat ke Magelang. Hal itu dipicu penanganan Hasto oleh KPK.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," isi surat tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau akrab disapa FX Rudy mendukung keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP tidak ikut retret. Menurutnya keputusan itu diambil Megawati karena mempertimbangkan faktor psikologi usai penahanan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Retret itu adalah pertimbangan sendiri dari mbak Mega yaitu pertimbangan psikologis,” kata Rudy ketika ditemui awak media, Jumat (21/2/2025).

“Paling tidak para kader partai yang menjadi kepala daerah dari PDIP dengan peristiwa penahan sekjen partai ini kan mempengaruhi psikologis sehingga menyampaikan untuk ditunda dulu dalam keikutsertaan retret,” katanya menambahkan.

Kendati demikian, FX Rudy mengatakan kepala daerah yang tak mengikuti retret bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Forkompinda setempat. “Iya, lha Ketua Umum pimpinan saya ,ya kita mendukung lah (untuk tidak retret),” katanya.

Jokowi beda pendapat

Presiden ke-7, Jokowi beri tanggapan terkait pernyataan Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retreat di Magelang. Menurutnya itu adalah di ranah pemerintah. “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” katanya di Sumber, Banjarsari, Jumat (21/2/2025).

Eks kader PDIP itu berpandangan semestinya kepala daerah yang sudah resmi dilantik hadir di retret. Menurutnya hal itu karena kepala daerah dipilih rakyat dan retret juga bagian untuk kepentingan masyarakat.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika