BPKH: UMKM Berperan Pasarkan Rendang di Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengekspor rendang ke Arab Saudi lewat program UMKM Goes to Hajj.

"Selain membantu memfasilitasi UMKM memasarkan rendang ke Tanah Suci, UMKM Goes To Hajj ini juga membantu pendaftaran haji bagi pelaku usaha yang sudah siap," kata anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Padang, Minggu.

Dalam menjalankan program UMKM Goes To Hajj tersebut BPKH bekerja sama dengan pihak perbankan dan lembaga pembiayaan syariah. Langkah strategis ini untuk mendorong peluang ekspor yang lebih luas bagi pelaku UMKM terutama dari Ranah Minang.

Selain itu, BPKH juga mengajak kelompok pengusaha perhotelan, retail dan ekspor impor untuk berperan dalam membantu UMKM mendistribusikan produknya ke pasar Arab Saudi. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen BPKH dalam mendukung inovasi dan kolaborasi ekosistem perhajian, termasuk optimalisasi dana kelola melalui peningkatan pendaftaran haji dari sektor UMKM.

"UMKM bisa berperan dalam ekosistem perhajian untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makanan khas Indonesia saat musim haji seperti rendang. Dengan akses pasar yang lebih luas pelaku UMKM dapat berkembang dan kita harapkan mereka mampu mendaftar haji" ujarnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup Anwar Abbas mengatakan potensi produk Sumatera Barat bukan hanya bumbu rendang, tetapi juga berbagai bumbu khas lainnya yang bisa menembus pasar global.

"PP Muhammadiyah memiliki 24 cabang di seluruh dunia yang bisa dijadikan kanal promosi sekaligus distribusi produk asal Sumatera Barat terutama rendang dan bumbu rendang," kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Ia menilai kolaborasi antara BPKH dengan banyak pihak dapat memajukan dan menaikkan kelas UMKM di Ranah Minang, terutama perluasan pasar rendang maupun bumbu rendang ke berbagai negara di dunia.

Bumbu rendang

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat akan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi produk bumbu dan rendang dalam upaya meningkatkan kemampuan fiskal di Sumbar.

"Industri pengolahan bumbu rendang itu membutuhkan bahan baku yang erat kaitannya dengan petani Sumbar yang agraris," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Ahad (23/2/2025).

Untuk mengembangkan sektor itu, Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau (Hipermi) di bawah binaan DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar akan menjadi wadah berkembangnya proses bisnis dari hulu ke hilir.

Secara umum, kata Syukriah, hal tersebut untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ranah Minang, baik itu dari kalangan petani hingga pengusaha rendang yang tersebar di banyak daerah.

Ia mengatakan upaya menggali potensi ekonomi daerah sebenarnya merupakan bagian dari amanah yang terima oleh DJPb sebagai Regional Chief Economic (RCE), dan Financial Officer (FA) termasuk di Provinsi Sumbar.

"DJPb dalam hal ini diminta untuk menggali potensi ekonomi daerah, melakukan analisa dan memberikan rekomendasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar Endrizal menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung program pengembangan industri pengolahan bumbu maupun rendang.

Menurut dia, musim haji yang diselenggarakan setiap tahunnya merupakan pasar potensial untuk memasarkan bumbu dan rendang kepada jamaah haji. Sebab, selain sudah dikenal dengan kelezatannya kuliner khas Minangkabau tersebut juga tahan lama atau tidak mudah basi.

"Pemerintah Provinsi Sumbar siap untuk menjadi perusahaan pendamping bagi UMKM lokal sekaligus memastikan kelancaran program ini," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika