Bentrok TNI-Polri di Mapolres Tarakan Lukai Lima Polisi, Kapendam: Hanya Kesalahpahaman
“Dan saat ini, situasi di Kota Tarakan tetap aman kondusif,” kata Kapendam.
REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN — Penyerangan oleh sejumlah oknum prajurit Yonif 614/RJP ke Polres Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara), pada Senin (24/2/2025) malam disebut sebagai peristiwa yang tak disengaja. Kodam VI/Mulawarman mengatakan aksi sejumlah prajurit Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif di markas kepolisian wilayah tersebut merupakan aksi kesalahpahaman.
“Bahwa kejadian yang melibatkan beberapa anggota Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP di Tarakan pada Senin (24/2/2025) malam merupakan kesalahpahaman semata,” kata Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kristiyanto melalui pers rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Menurut dia, insiden tersebut sudah dikoordinasikan untuk penyelesaian. “Dan saat ini, situasi di Kota Tarakan tetap aman kondusif,” kata dia.
Dilaporkan sebelumnya, pada Senin (24/2/2025) malam, sekitar pukul 23:30 WITA, sekitar 20-an oknum prajurit TNI dengan pakaian biasa, menyatroni Markas Polres Tarakan. Para serdadu itu turut membawa sejumlah senjata api, dan alat-alat keras seperti kayu, maupun besi.
Tak diketahui pasti apa penyebab, dan latar belakang para prajurit itu mendatangi markas polisi di kota tersebut. Akan tetapi bentrokan yang terjadi di lokasi kejadian menyebabkan sedikitnya lima personel polisi mengalami luka dan terpaksa dilarikan ke RSUD Yusuf SK.
Kolonel Kristiyanto dalam lanjutan siaran persnya mengatakan, Kodam VI/Mulawarman bersama Korem 092/Mrl, serta Brigif 24/BC mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut dia, jajaran dari Polres Tarakan juga cepat berkoordinasi untuk melaksanakan mediasi demi menghindari kejadian lanjutan.
Dan setelah kejadian tersebut, kata Kolonel Kristiyanto, Danyon 613/Rja sebagai satuan induk segera melakukan apel luar biasa untuk pemeriksaan terhadap para anggota yang terlibat. “Kejadian ini bukan peristiwa yang disengaja, ataupun bersifat institusional. Ini murni kesalahpahaman antar individu,” ujar Kolonel Kristiyanto.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Inspektur Jenderal Polisi Hary Sudwijanto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menegaskan insiden penyerangan Mapolres Tarakan yang diduga dilakukan sejumlah prajurit TNI tidak mengganggu soliditas TNI dan Polri.
"Terkait dengan masalah ini, kami, TNI dan Polri, sudah melaksanakan kegiatan secara berjenjang dan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah," ujar Kapolda Kaltara di Tarakan, Selasa.
Ia menjelaskan dari awal, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kaltara bersama Polisi Militer TNI hingga Kapolres Tarakan berkoordinasi langsung dengan komandan Kodim dan Batalyon dan telah merumuskan pola-pola penyelesaian pascainsiden penyerangan Mapolres Tarakan.
Kapolda juga menyampaikan bahwa Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha memberikan dukungan moril untuk mengembalikan situasi seperti semula. Rencananya setelah dari Polres Tarakan, Pangdam mengunjungi anggota Polri yang sedang dirawat di rumah sakit di Kota Tarakan untuk memberikan semangat pemulihan.
Pangdam menegaskan bahwa peristiwa penyerangan Mapolres Tarakan tidak akan merusak soliditas dan solidaritas yang telah dibangun bersama-sama dengan jajaran kepolisian. Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendalami dan menyelidiki para prajurit TNI yang diduga terlibat insiden penyerangan dan akan menindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kita bersama-sama Kapolda ingin mendinginkan suasana dan peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun bersama-sama dengan kepolisian,” ujarnya.
Mengenai kronologis kejadian, Pangdam menyampaikan bahwa Bidang Propam Polda Kaltara dan Denpom TNI masih melakukan penyelidikan. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan.
"Yang jelas, Kapolda dan Pangdam bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini," tambahnya.
"Sama halnya dengan Kapolda, bahwa kami masih terus mendalami dan menyelidiki para oknum dan tentunya nanti akan berhadapan hukum yang berlaku di satuan kami, saat ini masih proses penyelidikan," tutur Pangdam melanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika