Tak Impor Beras Tapi Masih Impor Gula, Menko Pangan: Perintah Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis Indonesia tak perlu melakukan impor beras pada tahun ini. Namun, negara tetap mengimpor gula yang merupakan arahan dari presiden.

“Kami yakin, kami percaya diri, tahun ini kita tidak impor beras lagi,” kata Zulhas dalam kegiatan CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, dalam upaya membangun swasembada pangan di dalam negeri, salah satu fokus pemerintah adalah membangun irigasi. Bila pemerintah berhasil membangun irigasi untuk dua juta hektare lahan, maka frekuensi panen bisa meningkat dari sekali panen menjadi dua kali panen dalam setahun.

Dengan asumsi produktivitas rata-rata lima ton per hektare, lanjut dia, maka tambahan satu kali panen untuk dua juta hektare akan menghasilkan 10 juta ton gabah. Jika dikonversi ke beras, total produksi nasional tahun ini bisa mencapai 33 hingga 34 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi beras nasional rata-rata 31 juta ton.

Hal itu yang membuat Zulhas yakin Indonesia tak perlu mengimpor beras tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, komitmen pemerintah untuk menyetop impor komoditas beras, jagung, dan garam di akhir 2025 dalam upaya mencapai swasembada pangan.

"Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," kata Presiden Prabowo saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir bulan lalu.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.

Target yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih adalah Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun. Namun, Presiden yakin target itu bisa dicapai pada akhir 2025, atau paling lambat tahun 2026.

“Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan," ujar Presiden.

Namun, Zulhas mengatakan pemerintah tetap mengimpor komoditas gula. Gula sebelumnya turut menjadi komoditas yang dilarang untuk impor, namun, menurut Zulhas, ada perubahan kebijakan.

“Gula sudah boleh (impor). Perintah Presiden, jadi saya tidak berani,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan rencana impor gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar sebanyak 200 ton.

Hal itu merupakan langkah dalam penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) terutama mengantisipasi fluktuasi harga gula konsumsi menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjamin bahwa pemerintah tetap menyerap hasil panen petani tebu dalam negeri, termasuk harga gula petani tak akan turun saat rencana impor gula kristal mentah.

Arief menyatakan pemerintah telah menetapkan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat petani adalah Rp14.500 per kilogram, sementara harga di pabrik gula mencapai Rp15.700 per kg.

Penugasan impor raw sugar akan dilakukan oleh BUMN bidang pangan seperti ID FOOD, Perum Bulog atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Namun, dia tidak menyebutkan kapan rencana impor tersebut akan dilakukan termasuk negara yang dituju.

Selain rencana impor raw sugar yang nantinya akan diolah menjadi gula konsumsi, Pemerintah juga memastikan melakukan penyerapan dalam negeri, di mana panen tebu diproyeksikan pada April hingga Mei.

“Iya, dua-duanya dijalanin (penyerapan dalam negeri dan impor raw sugar). Panennya itu nanti di April sama di Mei. Jadi tetap diserap," ucap Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika