Makan Gratis: Siapa Kenyang, Siapa Tekor?

Harapan dan Kenyataan

Sejak wacana tentang Program Pembagian Susu dan Makan Pagi di sekolah-sekolah (sekarang Makan Bergizi Gratis) pertama kali dilontarkan pada debat Pilpres 2019, harapan tinggi pun muncul dengan bayangan akan disajikannya makanan bergizi yang lengkap, seperti menu 4 sehat 5 sempurna, dengan sayuran sebagai sumber serat serta lauk bergizi sebagai sumber protein. Program ini diharapkan dapat membantu menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui asupan gizi yang tepat.

Namun, kenyataannya sekarang, banyak kendala yang harus dihadapi dalam implementasi program ini. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan terkait makanan yang disajikan. Banyak siswa mengeluh karena makanan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti sayur yang terbuang atau lauk yang kurang disukai. Padahal, protein dan serat adalah kunci penting dalam mencegah stunting.

Tantangan Hukum dan Ekonomi

Dari sisi hukum, meskipun ada kekhawatiran awal mengenai dasar hukum yang mendasari pelaksanaan program ini, program MBG (Makan Bergizi Gratis) ternyata sudah memiliki landasan hukum yang sah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 6 Tahun 2024, program ini diatur secara rinci, termasuk dalam Pasal 6 Ayat 3 Peraturan BGN yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan program diharapkan bisa lebih terorganisir dan sistematis, meskipun tetap ada tantangan yang perlu diperbaiki.

Salah satu masalah yang cukup mencolok adalah dampak terhadap pedagang kantin sekolah. Banyak pedagang yang merasakan penurunan pendapatan akibat program makanan gratis ini. Anak-anak sekarang mendapatkan makanan gratis dari program MBG, yang tentu saja mengurangi pembelian dari kantin sekolah. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan usaha kecil, terutama yang bergerak di bidang katering dan makanan di sekitar sekolah. Harapannya, program ini tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga dapat mensejahterakan UMKM yang ada di sekitar sekolah.

Pimpinan BGN juga menyampaikan harapan agar UMKM, pengusaha kantin, dan warung makan dekat sekolah dapat turut berpartisipasi dalam program ini. Ini adalah kabar baik yang memberi harapan bahwa program ini benar-benar dapat memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Namun, agar program ini berjalan dengan baik, sangat penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan BGN Nomor 6 Tahun 2024, terutama Pasal 6 Ayat 3 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Jangan sampai program yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah menimbulkan kerugian bagi pedagang kantin yang juga seharusnya dilindungi.

Realisasi dan Pengelolaan

Gagasan makan bergizi gratis ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat masih menjadi peserta dalam kontestasi Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Saat itu, ia menekankan pentingnya program ini untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Kini, beberapa tahun setelahnya, program ini mulai direalisasikan.

Realisasi yang terjadi di lapangan justru menimbulkan berbagai tantangan yang harus segera diselesaikan. Harapan dari terbitnya regulasi yang menopang berjalannya program MBG adalah, dapat menjadi alat kontrol penyelenggara dan mitra yang terlibat agar lebih terorganisir dan terarah. Ini sangat penting guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang berpotensi besar merugikan negara dan rakyat. Sebab tanpa dasar hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat, oknum-oknum akan lebih mudah memanfaatkan celah untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi, baik melalui praktik suap, pungli, atau bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Program MBG yang sudah berjalan sebagian besar merupakan inisiatif pemerintah yang baik, memiliki tujuan mulia, serta sebagai upaya mempersiapkan SDM unggul untuk mencapai Indonesia Emas sebagaimana visi Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai rakyat, tentu kita mendukung program ini dengan senang hati, namun tetap dengan nalar kritis agar program ini tidak tersesat di tengah jalan. Kritik dan saran dari masyarakat sangat penting untuk memastikan agar program ini tetap berjalan dengan baik. Jika rakyat acuh tak acuh, bisa saja terjadi deviasi dalam praktiknya dan menimbulkan kerugian pada rakyat itu sendiri, dan lagi-lagi rakyat diperlakukan hanya sebagai objek suara atau target pasar kampanye, sebuah ironi yang sangat disayangkan.

Transparansi dan Masa Depan

Sebagai warga negara, kita berharap agar lembaga baru seperti BGN dapat memberikan manfaat nyata bagi negara. Program MBG adalah langkah pertama yang penting untuk membangun peradaban baru Indonesia, yang mengedepankan generasi sehat dan cerdas. Langkah ini seharusnya bisa sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, atau Jepang, yang memiliki program makanan bergizi gratis atau subsidi dengan penyesuaian yang berbeda-beda.

Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana Indonesia mengelola dana untuk program MBG. Pengelolaan anggaran yang jelas, konsisten, dan transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan efisien dan tidak menciptakan standar ganda dalam pengelolaannya. Baru-baru ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan mengungkapkan bahwa ada daerah yang menggunakan dana pribadi Presiden untuk program MBG. Hal ini justru menunjukkan kekeliruan dalam pengelolaan program pemerintah. Program pemerintah seharusnya menggunakan dana negara untuk memastikan akuntabilitas yang jelas, baik secara hukum maupun moral.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah harus memastikan pengawasan yang ketat agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya yakni memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan menghindari penyimpangan yang bisa merugikan negara dan rakyat. Program ini harus dijaga agar tetap menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, bukan sebaliknya menambah beban.

Secara keseluruhan, meskipun program Makan Bergizi Gratis ini berpotensi membawa perubahan besar bagi bangsa, kita tetap perlu memberikan perhatian lebih pada pelaksanaannya. Jangan sampai oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan justru kenyang dan mendapatkan manfaat dari program tersebut, sementara rakyat malah tekor dan tenggelam dalam janji-janji manis yang tak kunjung terpenuhi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika