Trump Dikecam Gara-Gara Sindir Pejabat Yahudi dengan Sebutan 'Palestina'

REPUBLIKA.CO.ID,  WASHINGTON— Organisasi-organisasi Yahudi dan Muslim mengecam penggunaan istilah "Palestina" oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai upaya untuk menghina pejabat Yahudi terpilih tertinggi di Amerika Serikat.

Dalam sambutannya kepada para wartawan di Ruang Oval pada hari Rabu (12/3/2025), Trump mengatakan bahwa Senator Demokrat dari New York, Chuck Schumer, "telah menjadi seorang Palestina". "Dia adalah seorang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi lagi, dia orang Palestina," kata Trump dikutip dari Aljazeera, Sabtu (15/3/2025). 

Senator veteran dan pemimpin minoritas Senat ini adalah seorang pembela Israel, namun telah menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan telah mengkritik perilaku Israel dalam perang di Gaza.

Kritik demi kritik

Organisasi-organisasi Yahudi dan Muslim mengkritik pernyataan Trump sebagai sesuatu yang ofensif. Anti-Defamation League, sebuah organisasi Yahudi, mengatakan dalam sebuah pernyataan di Facebook, "Presiden memiliki banyak kekuasaan, tetapi tidak satu pun dari kekuasaan itu termasuk menentukan siapa yang Yahudi dan siapa yang tidak."

Melakukan hal itu, dan menggunakan kata 'Palestina' sebagai penghinaan, adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh presiden Amerika Serikat manapun.

Nihad Awad, Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), juga meminta Trump untuk meminta maaf, dan menambahkan bahwa penggunaan istilah "Palestina" sebagai penghinaan rasial "menyinggung dan tidak pantas dilakukan oleh presiden".

BACA JUGA: Berkat Kecerdasan Ilmuwan Iran, Program Nuklir tak Dapat Diserang atau Dibom Sekalipun

Hallie Soifer, CEO Dewan Demokratik Yahudi Amerika, juga mengutuk pernyataan Trump sebagai "penuh kebencian".

"Sejak menjabat, Trump telah memperkuat teori konspirasi anti-Semit dan menyerang demokrasi kita."

Retorikanya, agendanya, dan aliansinya dengan para ekstremis sayap kanan membuat warga Yahudi Amerika terancam.

Bulan lalu, Trump juga menyebut Schumer sebagai orang Palestina ketika presiden mengusulkan rencana yang dikritik secara luas untuk menguasai Jalur Gaza dan mendeportasi warga Palestina dari sana.

Sebelum pemilu tahun lalu, Trump menuduh Schumer sebagai "anggota yang bangga dengan (Gerakan Perlawanan Islam) Hamas".

Sebelumnya, Trump pada Rabu (12/3/2025) mengatakan tidak ada satu pun rakyat Palestina yang akan dikeluarkan dari Jalur Gaza yang diduduki, bahkan saat dia melanjutkan rencananya mengambil alih wilayah kantung itu.

"Tidak ada yang akan mengeluarkan warga Palestina," ujar Trump menanggapi pertanyaan wartawan saat menjamu pemimpin Irlandia Michael Martin di Ruang Oval.

BACA JUGA: 13 Fakta tentang Sains 14 Abad Silam yang Dibuktikan Kebenarannya Oleh Ilmu Modern

Pernyataan Trump muncul setelah menteri sayap kanan Israel Bezalel Motrich pada Ahad (9/3/2025) mengatakan bahwa Tel Aviv akan membuka kantor 'Otoritas Emigrasi' baru di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengatur warga Palestina yang dipindah paksa dari Gaza, menurut berbagai media.

Dia mengatakan rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintahan Trump.

"Berbagai pejabat di pemerintahan berulang kali mengatakan kepada saya, 'Kami tidak akan membiarkan 2 juta Nazi tinggal di luar pagar,'" kata Motrich, mengacu pada warga Palestina yang tinggal di Gaza.

"Dulu, berbicara tentang orang-orang yang meninggalkan Gaza adalah hal yang tabu, tetapi sekarang orang-orang yang gila adalah yang paling realistis," ujar dia melanjutkan.

"Tidak hanya realistis, tetapi itu satu-satunya rencana yang realistis," tambahnya, menurut surat kabar Washington Post.

Pejabat tersebut, yang bahkan sampai menyangkal keberadaan rakyat Palestina, mengatakan Tel Aviv sedang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menentukan negara mana yang akan menerima mereka yang mengungsi paksa dari Gaza.

BACA JUGA:Pertama Kali dalam Sejarah, Simpati Rakyat Amerika Serikat untuk Israel Anjlok Parah

Usulan yang sangat kontroversial itu muncul setelah Trump mengusulkan pada Februari untuk mengambil alih kepemilikan Gaza, mengusir warga Palestina dari tanah air mereka, serta menempatkan mereka di tempat lain.

Rencana itu telah dikritik secara luas oleh negara-negara di seluruh dunia sebagai bentuk pembersihan etnis.

Sumber: Aljazeera  

Ikuti Whatsapp Channel Republika