Iran Tolak Upaya Pengusiran Hamas dari Jalur Gaza, Ini Penjelasan Dubes Boroujerdi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menolak setiap rencana pengusiran paksa warga Palestina, termasuk pejuang Hamas dari Jalur Gaza. Beragam bentuk pengusiran itu hanya akan mendukung rezim Israel.

"Usulan-usulan seperti ini hanya lebih mendukung rezim Israel, karena mereka ingin menduduki seluruh wilayah Palestina," ujar Dubes saat menggelar buka puasa bersama dengan wartawan, Senin (24/3/2025).

Menurut Boroujerdi, hak dasar suatu masyarakat dan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Pengusiran dengan alasan untuk melindungi bangsa Palestina merupakan sebuah pendekatan keliru.

"Jumlah warga di Gaza mencapai 2 juta, apa hasilnya jika diasingkan apakah ini sesuai dengan tujuan Israel? tentu usulan-usulan ini tidak membantu Palestina sama sekali," ujarnya.

Justru yang paling tepat, kata ia, adalah dengan mendukung hak dan akses pendidikan buat rakyat Palestina."Hak dan masa depan itu adalah dukungan hakiki yang bisa kita laksanakan buat rakyat Palestina," ujarnya.

Ia sedikit menyayangkan sejumlah negara-negara Islam yang membuat kesepakatan, padahal kuasa atas putusan itu bukan pada mereka seperti soal gencatan senjata.

"Yang ada kendali pada kita yakni memberikan tekanan politik, tekanan eknomi, tekanan dengan tak memasok energi, dengan tidak berikan zionis energi, ini hal-hal yang kendalinya ada di tangan kita," katanya.

Upaya pengusiran paksa terus dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina di Jalur Gaza. Zionis menyerang secara membabibuta terhadap warga sipil Gaza. Ratusan orang terbunuh dalam beberapa hari, termasuk anak-anak.

Yordania mengusulkan rencana untuk mengasingkan 3.000 anggota Hamas dan sayap militernya dari Jalur Gaza dalam upaya untuk mengakhiri perang. Demikian dilaporkan Middle East Eye.

Menurut sumber-sumber Amerika dan Palestina yang diberi pengarahan tentang usulan Yordania, mereka yang akan diasingkan akan mencakup para pemimpin militer dan sipil serta anggota Hamas.

Rencana tersebut juga menyerukan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi perlawanan lainnya di Gaza menurut jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini akan mengakhiri kekuasaan Hamas di jalur yang dilanda perang tersebut dan memungkinkan Otoritas Palestina (PA) untuk mengambil alih kendali.

MEE menghubungi kementerian luar negeri Yordania tetapi tidak menerima tanggapan hingga saat berita ini diterbitkan.

Usulan tersebut muncul saat Israel meningkatkan pengeboman di Gaza, hanya beberapa hari setelah melanggar gencatan senjata yang ditandatanganinya dengan Hamas awal tahun ini.

Pada 18 Maret, jet tempur Israel melancarkan puluhan serangan udara di Gaza saat orang-orang bangun untuk makan sahur selama bulan Ramadan. Serangan itu membunuh 400 warga sipil, termasuk hampir 200 anak-anak.

Sejak itu, serangan Israel yang terus-menerus di jalur tersebut telah membuat sedikitnya 300 warga Palestina meninggal dunia.

Secara keseluruhan, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, termasuk hampir 18.000 anak-anak. Demikian menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika