Pemerintah RI Dinilai Lamban Respons Tarif Trump, Pemimpin Vietnam Kunjungi AS
Vietnam tidak ingin kebijakan tarif resiprokal merugikan industrinya.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pajak impor timbal balik diterapkan oleh Amerika Serikat kepada lebih dari 180 mitra dagang, berkisar antara 10-50 persen. Seperti Indonesia, Vietnam merupakan salah satu negara yang dikenakan tarif pajak tertinggi, yakni sebesar 46 persen. Tarif pajak ini dimaksudkan untuk "menangkal" pajak impor yang diterapkan Vietnam terhadap barang-barang dari AS, yang menurut perhitungan AS sekitar 90 persen.
Sedangkan Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh Trump. Beda antara Vietnam dan Indonesia adalah dalam merespons kebijakan Pemerintah AS. Sampai Kamis (3/4/2025) pukul 17.00 WIB, belum ada satu pun suara resmi pejabat pemerintah Indonesia menanggapi kebijakan tersebut. Sedangkan pemerintah Vietnam sejak siang hari telah mengadakan jumpa pers untuk merespons kebijakan baru Pemerintah Trump.
Wakil Direktur Departemen Kebijakan Pajak (Kementerian Keuangan) Vietnam Truong Ba Tuan, pada konferensi pers Rabu (3/4/2025) menegaskan bahwa tingkat tarif Vietnam yang diterapkan pada barang impor dari AS "jauh lebih rendah dari angka 90 persen yang dihitung oleh AS".
Tuan mengutip informasi dari laporan badan perdagangan AS yang mengatakan bahwa tarif pajak rata-rata yang diterapkan Vietnam untuk barang-barangnya hanya sekitar 9,4 persen. Dari jumlah tersebut, sebagian besar barang AS yang diekspor ke Vietnam dikenakan pajak tertinggi sebesar 15 persen atau lebih rendah.
Dengan tarif pajak yang baru diumumkan sebesar 46 persen, Tuan mengatakan tarif ini "jauh lebih tinggi daripada tarif sebenarnya yang diterapkan". Menurutnya, hal ini akan berdampak negatif terhadap banyak industri manufaktur, terutama yang memiliki proporsi ekspor besar seperti elektronik, pertanian, tekstil, alas kaki, dan lain-lain.
Pada konferensi pers tersebut, Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi menegaskan bahwa Vietnam ingin bergerak menuju neraca perdagangan, tetapi ini harus ke arah yang "lebih baik bagi semua pihak".
"Arahnya adalah terus menerus mencari solusi dan berdiskusi dengan mitra dagang untuk menyeimbangkan arah peningkatan omzet tanpa menaikkan pajak," ujarnya, seraya meyakini hal itu juga akan membantu konsumen kedua negara mendapatkan keuntungan.
Wakil Menteri Nguyen Duc Chi mengatakan bahwa akhir pekan ini, para pemimpin Pemerintah akan mengunjungi AS untuk membahas banyak masalah yang terkait langsung dengan pengenaan pajak timbal balik AS. "Kami yakin bahwa level yang diumumkan oleh pemerintah AS adalah level maksimum, level spesifiknya akan tetap dipertimbangkan," kata Tn. Chi, sambil berharap bahwa pertukaran informasi mendatang akan didengarkan oleh para mitra dan langkah-langkah yang tepat akan diambil.
Sementara, tidak ada jumpa pers dari pejabat di Indonesia. Tadinya pers mendapat undangan jumpa pers oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kamis siang dengan agenda pembahasan tarif Trump ini. Namun mendadak dibatalkan tanpa alasan yang jelas.
Sejumlah ekonom kepada pers heran melihat respons pemerintah ini. Menurut mereka, pemerintah lamban merespons kebijakan tarif AS ini.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin merasa seperti ada masalah koordinasi dan komunikasi menteri-menteri ekonom Presiden Prabowo Subianto. "Karena terpusat, menteri dan pejabat yang setara tidak berani ambil keputusan," kata dia, menduga. Bisa jadi, lanjut dia, pejabat yang ingin berkomentar khawatir dianulir, dan kehilangan kredibilitasnya.
Ekonom Universitas Andalas Prof Syafrudin Karimi juga heran dengan belum adanya respons resmi pemerintah ini. "Seperti tak paham apa yang sedang terjadi!" katanya, gemas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika