Prabowo Ingin Longgarkan TKDN, Ekonom Ingatkan Risiko Deindustrialisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto melonggarkan aturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap iklim investasi dan proses industrialisasi di Indonesia. Faisal mengingatkan TKDN sejatinya dirancang untuk mendorong industrialisasi dalam negeri dan telah diterapkan sebelumnya.

"Untuk bisa efektif, perlu ada konsistensi kebijakan dari pemerintah. Jadi jangan tarik-ulur hanya karena gertakan satu negara dari luar," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Faisal menilai perlunya kehati-hatian pemerintah dalam melonggarkan TKDN. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi investor yang selama ini telah mematuhi aturan.

Faisal menyampaikan kehadiran TKDN selama ini justru diharapkan untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri. Faisal menyebut pelonggaran TKDN bisa menjadi preseden buruk hanya karena ada gertakan dari Amerika Serikat (AS) atau investor dari AS seperti Apple.

"Jadi saya khawatir pelonggaran TKDN justru malah tidak mendorong industrialisasi, malah bisa meneruskan tren deindustrialisasi," ucap Faisal.

Faisal mengaku tidak sependapat dengan pola pikir Prabowo yang ingin mengubah implementasi TKDN melalui mekanisme pemberian insentif. Menurut Faisal, daya dorong dan efektivitas insentif tidak sekuat dengan pengenaan TKDN.

"Ini yang perlu dipahami sehingga tidak menyamaratakan, tidak men-generalisasi TKDN itu semuanya mesti dirombak, dilonggarkan, tapi perlu kalkulasi yang lebih matang," kata Faisal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo.

Menurutnya, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain. Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.

"Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," kata Prabowo.

Terkait dengan kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri, menurut Prabowo, hal itu masih bisa dilakukan dengan berbagai cara yang lain. Beberapa di antaranya bisa dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain mempertimbangkan terkait pengaturan TKDN yang fleksibel, Presiden Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom untuk menerapkan prinsip yang disebut dengan "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia. Prinsip itu pada dasarnya mendukung Indonesia untuk bisa menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya.

"Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa," kata Prabowo.

Terakhir, Prabowo kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan deregulasi dengan bijak atau penghapusan regulasi yang dirasakan tidak lagi efektif untuk menjaga iklim industri.

Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih yang berlaku juga untuk memastikan adanya aturan yang berpihak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak. Ini sudah jadi misi kita, kita harus laksanakan," kata Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika