Dukung Dedi Mulyadi, Moeldoko Minta Premanisme Ormas yang Ganggu Pabrik BYD Ditumpas
“Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat," kata Moeldoko.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi. Moeldoko menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.
“Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tumpas saja itu,” ujar Moeldoko di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut. Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.
“Saya mengimbau supaya di tengah situasi iklim dunia usaha yang relatif perlu perhatian, maka kita semua, masyarakat Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang baik, jangan sampai pengangguran makin banyak tapi malah, di satu sisi kan ironis, kita perlu peluang untuk bekerja, ada orang (investor) datang memberikan peluang, diganggu sama yang lain,” kata dia.
“Nah ini enggak benar,” Moeldoko menambahkan.
Adapun kabar adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram dikutip Rabu.
Investasi besar BYD di kota mandiri terintegrasi untuk kawasan industri dan komersil di Indonesia, Subang Smartpolitan, diprediksi akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Dikabarkan BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.
Pabrik EV ini tidak hanya akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan transfer teknologi dan keahlian di bidang manufaktur EV. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri pendukung di sektor EV, bahkan membuka peluang baru bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam rantai pasokan global EV.
BYD berencana membangun ekosistem EV yang komprehensif di Subang Smartpolitan, termasuk pusat penelitian dan pengembangan serta fasilitas pelatihan yang dilengkapi dengan teknologi terkini yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha. Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.
Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bakal melakukan komunikasi dengan salah satu investor sektor otomotif asal China yakni BYD untuk menyelesaikan persoalan gangguan ormas dalam proses pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat. "Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu.
Dikatakan dia, setelah menjalin komunikasi dengan pihak BYD, BKPM bakal berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme supaya aktivitas meresahkan itu bisa ditangani secara efektif. Lebih lanjut, menurut Nurul Ichwan, BKPM secara konsisten menyatakan bahwa aksi premanisme dan juga pungutan liar sangat mengganggu bukan hanya dari sisi kenyamanan bagi pengusaha, namun juga bakal membuat citra buruk iklim investasi Indonesia di mata dunia.
"Bisa saja di-pick-up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme," katanya.
Nurul Ichwan menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global saat ini, seharusnya Indonesia meningkatkan daya saing, supaya lebih mudah menarik minat investor asing.
"Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif," ujar dia.
Pada Maret lalu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menargetkan Jabar bebas dari aksi premanisme pada 2025. Ia pun membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.
"Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme," kata Dedi.
Dalam membentuk Satgas Anti-Premanisme, Dedi mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas tersebut. Hal ini mengingat aksi preman yang ditunjukkan oknum LSM dan Ormas sudah meresahkan, seperti intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.
"Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas anti premanisme," ucapnya.
Dedi menegaskan hadirnya Satgas Anti-Pemanisme itu, diharapkan sebagai salah satu solusi agar kejadian serupa tak terulang. Satgas itu nantinya bakal diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.
Pembentukan satgas ini juga dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.
"Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika