Kerja Sama GP Ansor-Danantara, Rosan: Semakin Mandiri, Gus Addin: Profesional dan Untung

GP Ansor dan Danantara berkomitmen untuk kolaborasi menyejahterakan bangsa.

BPMI Setpres
Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.
Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani akan mengolaborasikan Danantara dengan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA), satu perusahaan induk (holding company) milik Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Baca Juga


"Saya sebagai pimpinan atau CEO dari Danantara tentunya akan melihat kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Kita ini sama-sama ada sebuah niat yang baik dan mulia, bagaimana kita menjaga dan menciptakan kapal perumahan kita, dan yang paling penting, ini (BUMA) akan membuat GP Ansor menjadi makin mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri," katanya dalam acara Peresmian BUMA di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan kehadiran BUMA bisa menjadi dorongan positif pada ekonomi dan iklim usaha di Indonesia.

"Ini adalah upaya yang baik dari GP Ansor dalam meraih kemandirian ekonomi. Tidak hanya untuk organisasinya, tetapi juga untuk perekonomian bangsa kita. Jika negara membuat Danantara, GP Ansor membuat BUMA, dan kita bisa berkolaborasi," ujar dia.

Ia mengemukakan saat ini terdapat 10 bidang usaha di bawah BUMA yang segera berjalan dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang positif dan berkelanjutan.

"Karena saya selalu meyakini apapun yang kita lakukan itu akan mempunyai suatu hal yang sifatnya positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan apabila manusianya itu bertumbuh dan berkembang, baik secara wawasan, pendidikan, networking, dan lain-lainnya," ucapnya.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menyatakan BUMA tidak akan menjadi organisasi yang muncul kemudian menghilang, tetapi menjadi langkah awal investasi yang akan menyejahterakan seluruh umat dan bergerak secara profesional.

 

 

"Kita mengharapkan seluruh manajemen, baik itu komisaris, direksi, dapat mengelola secara profesional karena ini adalah perusahaan. Saya yakin kalau dikelola profesional, ini akan menguntungkan semua pihak, baik untuk kader, untuk pengelolanya, maupun untuk kas organisasi," kata Addin Jauharudin.

Ia menegaskan pengelolaan BUMA harus tetap menjaga integritas dan berpihak kepada masyarakat, tidak mengapitalisasi bisnis yang merugikan.

"Dan saya yakin, dengan nama besar Ansor, ini bisa menjadi kapitalisasi ekonomi, sepanjang sesuai dengan etika bisnis yang kita sepakati bersama-sama, jadi jangan bisnis yang melanggar atau merugikan orang," katanya.

Ia menargetkan pada tahap pertama BUMA dapat menyimpan dana kurang lebih Rp50 miliar untuk operasional kantor dan modal usaha yang bergerak di bawah GP Ansor. Saat ini, terdapat sedikitnya 40 ribu UMKM di bawah naungan GP Ansor.

"Dari seluruh entitas ini, bagaimana caranya tiap tahun kita bisa store (menyimpan) ya tahap pertama itu bisa Rp50 miliar misalnya, buat kas organisasi, itu yang kemudian kita pakai untuk kas. Kas ini kan ada tiga bagian, satu buat operasional kantor, yang kedua buat modal," ucap Addin.

Jadi korporasi sehat

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi korporasi yang sehat.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri BUMN sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) sore WIB. - (Tim Media Presiden Prabowo)
 

“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Erick menyampaikan pernyataan tersebut usai melakukan pertemuan bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wijoatmodjo, dan pimpinan KPK.

 

“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti, ya kita bukan berarti melangkahi Menteri Keuangan ya, tetapi mirip seperti Menteri Keuangan dulu,” kata Erick Thohir.

“Nah ini kan ada pengalihan, dan tentu ini mumpung kami baru, nah kami coba menjabarkan seluruhnya, bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi. Salah satunya ya selain untuk operasional dan lain-lain,” ujarnya menjelaskan salah satu pertimbangan pertemuan dengan KPK pada Selasa sore ini.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa salah satu langkah pencegahan korupsi di lingkungan BPI Danantara adalah bergantung kepada pimpinannya.

 

“Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa KPK mendukung BPI Danantara agar dapat dikelola baik, dan tanpa memberikan celah pada korupsi.

“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara, sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler