Soal Batalnya Pencopotan Letjen Kunto, Politikus Golkar: TNI Sudah Sangat Independen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Fikarno Laksono tak mempermasalahkan batalnya pencopotan Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Dave memandang keputusan tersebut bukan didasari atas intervensi pihak manapun.

Pernyataan tersebut dikatakan Dave menyangkut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto. Ini sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/a/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Dengan demikian, Kunto masih memegang jabatan Pangkogabwilhan I.

"Itu ada penjelasannya bahwa itu adalah situasi yang ada di dalam internal jadi ya kita tidak perlu memperpanjang persoalan tersebut," kata Dave kepada wartawan di Kompleks DPR RI pada Senin (5/5/2025).

Dave memandang TNI sudah independen dalam memutuskan mutasi bagi pejabatnya. Sehingga Dave menepis adanya intervensi terhadap TNI dalam mutasi ini. "Saya yakin TNI sudah sangat independen dan sangat mapan untuk menjalankan fungsinya dan TNI itu di bawah komando panglima tertinggi yaitu presiden, bukan di bawah siapa pun," ujar politikus Golkar tersebut.

Dave menyebut TNI dapat mengklarifikasi sendiri urusan ini. Dave menganggap urusan mutasi termasuk ranah internal TNI. "Biar TNI yang lebih ke depan untuk menjelaskan yang terjadi," ujar Dave.

Selain itu, Dave mensinyalkan tak memanggil Panglima TNI terkait hal ini. Pasalnya, Komisi 1 tengah mengagendakan rapat dengan pihak lain. "Kan baru dipanggil (Panglima TNI), baru rapat kemarin, jadi kita ada beberapa mitra lain yang perlu kita undang dengan isu-isu terkini," ujar Dave

Dave juga mendorong TNI memperbaiki diri dalam rangka merespon hal ini. Dave meyakini TNI dapat mengevaluasi diri.

"Ya tentu perbaikan penyempurnaan itu adalah suatu hal yang baik dan memang dibutuhkan dan kami yakin TNI mampu mengkoreksi hal-hal yang dilihat atau dianggap itu tidak baik," ujar Dave.

Sebelumnya, mutasi Kunto bertepatan dengan ayahnya yang mendorong pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lalu Laksda Hersan selaku eks ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Tapi karena mutasi gagal terjadi, Laksda Hersan masih tetap memegang jabatan sebagai Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III. Hersan yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Jokowi batal naik pangkat bintang tiga.

Keputusan Panglima TNI juga membuat Laksda Hudiarto Krisno Utomo batal menjabat Pangkoarmada III menggantikan Laksda Hersan. Dia tetap menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi menilai, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dan wajar dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.

"Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme," ujar Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). Rizky Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika