Federasi Guru Desak Mendikdasmen Turun Tangan Hentikan Program Dedi Mulyadi
Program KDM dinilai tidak punya landasan psikologis dan pedagogik yang jelas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak program Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menyelenggarakan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang dianggap 'nakal'. FSGI menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar masalah, apalagi menyelesaikannya.
FSGI mengamati tidak adanya dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk perencanaan, pembelajaran, dan penilaian. "Ini menunjukkan bahwa memang kegiatan ini tidak disiapkan dengan matang. Dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya," kata Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib kepada Republika, Senin (19/5/2025).
Fahmi mengatakan, tidak adanya kurikulum, silabus, maupun modul ajar dalam kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran siswa-siswa ini hanya akan jadi kelinci percobaan. Padahal dalam proses Pendidikan, menurut FSGI, harus dilakukan dengan usaha yang sadar dan terencana.
"Jadi tujuannya harus jelas, kurikulumnya sinkron dengan tujuan, silabus juga harus ada dan modul ajar juga harus disiapkan," ujar Fahmi.
Lewat silabus dan modul ajar yang jelas maka bisa kemudian dilakukan evaluasi terhadap kegiatan itu. "Karena jelas apa yang mau diukur sesuai dengan tujuannya, instrumen yang akan digunakan, kapan akan dilakukan evaluasi serta bagaimana pengolahan hasil evaluasinya," ujar Fahmi.
Oleh karena itu, FSGI menilai seharusnya Kemendikdasmen yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab segera melakukan monitoring dan evaluasi. "Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Abdul Mu'ti) agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung.
Fahriza menyebut, kegiatan barak militer tersebut tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas. Sehingga program itu tidak berbasiskan data, kajian, dan pengalaman pihak lain sebagai contoh.
"Misalnya pendidikan di Sekolah Taruna Magelang, kurikulumnya jelas sebagaimana sekolah umum lainnya dan dididik oleh guru-guru berkualitas, sementara urusan pengemblengan fisik saja yang ditangani militer, porsi guru jauh lebih besar dalam proses pembelajaran," ujar Fahriza.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa atau pendidikan barak militer yang diusung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
"Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program," kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Ia mengatakan program pendidikan tersebut harus dijalankan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. "Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar," kata dia.
KPAI menemukan peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru Bimbingan Konseling (BK). KPAI juga mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program itu.
"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yang dikenal publik sebagai pendidikan barak militer. Program ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
KPAI telah berkunjung ke lokasi penyelenggaraan Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa, yakni di Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan KPAI bertujuan mendapatkan informasi yang akurat tentang realisasi pelaksanaan program.
Ikuti Whatsapp Channel Republika