Dubes: Bagi Australia, Indonesia adalah Negara Penting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (26/3). Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson sepakat adanya upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Australia. Menurut dia, Indonesia merupakan Negara yang sangat penting. Terbukti banyak turis Australia yang menghabiskan masa liburnya di Indonesia, khususnya Bali. 

Selain itu, banyak juga  pengusaha Australia yang menanamkan investasinya di Indonesia. Mereka tidak segan menggelontorkan dananya dalam jumlah yang besar untuk bisa membuka usaha di Indonesia. Intinya, Indonesia masih tetap menjadi salah satu Negara yang strategis bagi masa depan Austalia. Karena itu kerjasama kedua Negara harus bisa member keuntungan bagi keduanya. 

Zulkifli menyampaikan niatnya mengundang dan bertemu anggota parlemen Asutralia. Pada pertemuan nanti, Zulkifli ingin mengajak serta para pemuka semua agama yang ada di Indonesia. Khususnya pemuka agama Islam. Ini penting menurut Zulkifli terkait keberadaan paham  Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) yang terus berkembang. 

Umat Islam yang ada di Indonesia, kata Zulkifli tidak sama dengan umat yang ada dikawasan Afrika atau Timur tengah. Umat Islam di Indonesia sangat toleran, menerima perbedaan dan menentang kekerasan. Selain itu, umat Muslim Indonesia juga bisa menerima berkembangnya sistem  demokrasi.  Karena itu umat Islam Indonesia tidak bisa menerima tindakan brutal dan biadab yang mengatas namakan Islam. Termasuk paham ISIS yang dikenal kejam dan tidak berperikemanusiaan. 

Karena itu Zulkifli mengajak semua komponen bangsa untuk secara bersama-sama memerangi keberadaan ISIS. Ini penting, karena masyarakatlah yang akan menjadi korban jika ISIS terus berkembang.  

Selain itu Zulkifli juga mengatakan, Indonesia,  berdiri di atas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.  Karena itu, disaat Indonesia menghadapi peringatan 70 tahun kemerdekaannya, tidak boleh lagi ada masalah sara. Konflik mayoritas dan minoritas juga tidak boleh ada lagi. Karena semua itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggak Ika.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika