DPD: Negara tak Boleh Kalah dari Mafia Human Trafficking
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih menemukan maraknya perdagangan manusia (human trafficking). DPD berharap agar langkah pencegahanya dapat segera ditingkatkan.
Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, jika di hulunya yaitu saat proses rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal di Indonesia yang akan dikirim ke Timur Tengah (Timteng) sindikatnya bisa dibongkar, maka praktik perdagangan orang berkedok pengiriman TKI Informal bisa dicegah.
Selain itu, Fahira juga mempertanyakan sejauh mana sosialisasi yang diberikan Mentri Tenaga Kerja (Manaker) dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kepada Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan calon TKI Informal, saat ini praktik pengiriman TKI Informal ke 21 negara Timteng masuk dalam kategori perdagangan orang.
“Jika negara sudah melarang dan ada yang berani melanggar ini namanya melecehkan hukum kita," ucap Fahira, Selasa (16/6). Menurutnya, di balik ini pasti ada mafia perdagangan orang yang berperan langsung.
Ia berharap agar negara tidak boleh kalah dengan para mafia itu. Menurut laporan KBRI, lanjut Fahira, saat ini setiap bulannya tidak kurang dari 200 TKW Informal bermasalah ditampung dan ditangani oleh KBRI Abu Dhabi. Kebanyakan dari mereka mengalami berbagai pemasalahan mulai dari disiksa majikan, gaji yang tidak dibayar, tindak kekerasan seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.
“Saya apresiasi kerja KBRI di Abu Dhabi yang yang sangat proaktif dan punya semangat tinggi untuk menghentikan praktik-praktik perdangan orang berkedok pengiriman TKW Informal ke Uni Emirat Arab, terutama ke Abu Dhabi,” katanya.
Pada Mei 2015 lalu, Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan penempatan TKI informal di 21 negara di Timur Tengah. Ke-21 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika