Zulkifli Hasan: Jangan Batasi Perjuangan Aspirasi DPR

Ketua MPR, Zulkifli Hasan memberikan kata sambutan sebelum membuka Rakernas Center Election and Political Party University Link yang diadakan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/6). (Republika/Raisan Al Farisi)
Rep: Agus Raharjo Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menilai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) tidak perlu dibatasi. Menurutnya, kalau ada angka Rp 20 miliar, maka itu mengatur atau membatasi penyaluran aspirasi oleh DPR.

"DPR memerjuangkan aspirasi, tapi jangan dibatasi," kata Zulkifli di kompleks parlemen senayan, Jumat (26/6).

Zulkifli menegaskan, kalau penyampaian aspirasi oleh masyarakat dibatasi oleh pagu anggaran tertentu, pihaknya tidak setuju. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, nilai Rp 20 miliar ini sangat terbatas. Sebab, di beberapa daerah misalnya, membutuhkan lebih dari Rp 20 miliar untuk membangun kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk membangun bandara, dibutuhkan setidaknya anggaran Rp 200 miliar. Kalau pagu hanya Rp 20 miliar tidak akan cukup.

Yang paling penting, imbuh Zulkifli, anggota DPR hanya menyampaikan aspirasi pada pemerintah. Realisasinya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Berapapun nilai anggaran untuk pembangunan, diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Jadi, DPR bisa mengusulkan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, soal besaran anggaran apakah sedikit atau banyak itu sudah kewenangan pemerintah.

"Lampung misalnya, itu kan saya minta ke Presiden, dibuat tol Lampung," tegas Zulkifli.


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler

Sejarah LPG 3 Kilogram: Dulu Diluncurkan JK, Kini Hanya Bisa Dibeli di Pangkalan

Jadwal Sholat Hari Ini di Makassar, 04 February 2025: Mengisi Hari dengan Ibadah