DPD Minta Pemerintah Perketat Tenaga Kerja Asing
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komite II DPD Nofi Chandra meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Apalagi dari segi kapasitas dan kapabilitas, Chandra mengatakan, banyak pekerja asing yang tidak mempunyai keahlian yang cukup baik.
Hal tersebut terkait pemberitaan eksodus besar-besaran tenaga kerja Cina ke Indonesia. Bahkan, disebutkan tenaga kerja Cina tersebut sudah banyak memulai aktivitas di Papua dan Banten, sehingga meresahkan masyarakat.
"Kementerian Ketenagakerjaan harus memberikan sanksi tegas bahkan menutup perusahaan yang memperkejakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi standar sesuai regulasi yang ada," kata Chandra dalam keterangannya, Ahad (26/7).
Chandra mengatakan, pemerintah harus lebih memberdayakan serta mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia karena tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah.
"Pemerintah harus lebih memperhatikan dan melakukan optimalisasi keterampilan tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing, apalagi dalam menghadapi MEA," ujarnya.
"Kalau tenaga kerja Indonesia tidak diperhatikan, maka masyarakat Indonesia hanya akan menjadi partisipatoris pasif dalam menghadapi MEA," kata Chandra lagi.
Ia pun mengingatkan pemerintah untuk menolak segala bentuk intervensi asing yang terselubung dalam bentuk investasi modal dan kerjasama ketenagakerjaan. Menurutnya, masalah ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dan dampak dari ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
"Kalau eksodus tenaga kerja ini dibiarkan saja tanpa ada perhatian serius dari pemerintah, tenaga kerja Indonesia akan terabaikan dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi," kata senator asal Sumatera Barat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika