Ini Kelemahan Pemilihan Langsung dalam Sistem Demokrasi

MPR
Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyampaikan dialog Kebangsaan dengan tema Menatap Indonesia Masa Depan di Gedung Roediro Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kamis (3/9).
Rep: Eko Supriyadi Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sila ke empat Pancasila yang berbunyi Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan', dalam prakteknya sudah mengalami perubahan. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan perubahan makna Sila keempat Pancasila itu terjadi seiring berkembangnya demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

Akibatnya, kata Zulkifli, sila keempat pun telah dimaknai  menjadi one man one vote. Padahal cara pemilihan berdasarkan suara terbanyak  membawa dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah maraknya praktek money politic. Ia menambahkan, praktek money pilitik yang menghiasi wajah demokrasi Indonesia, telah memenjarakan kepentingan rakyat. Karena yang muncul dari praktek money politik adalah kepentingan para pemilik modal.

"Bukan saya tidak setuju pemilihan langsung, namun karena ini dikampus saya sampaikan kelemahan dalam cara berdemokrasi yang kita pilih pada saat ini,'' kata Zulkifli, saat menyampaikan dialog Kebangsaan dengan tema Menatap Indonesia Masa Depan di Gedung Roediro Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kamis (3/9).

Sejak Reformasi, setiap pemilihan baik itu pemilihan presiden, kepala daerah, hingga pemilihan Ketua RT, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui voting. Sehingga, setiap calon membutuhkan dana besar untuk mengambil simpatik rakyat, bahkan untuk membeli suara rakyat.

Ikut hadir pada acara tersebut sejumlah anggota DPR RI Fraksi PAN. Yaitu, Ammy Amelia Fatma Surya, Lukky Hakim, Laila Istiana, serta Yayuk Basuki. Juga  Bupati banyumas Achmad Husein dan Wakapolres Banyumas Kompol Rio Tangkari.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler