Ilmu Sosial Beri Kontribusi Positif untuk Indonesia Berkualitas
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sekretaris Jendral MPR Maruf Cahyono mengatakan, Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangannya akan memberikan kontribusi yang positif bagi tumbuh kembangnya keIndonesiaan yang berbasis empat pilar, konstitusi, ideologi, kebhinekaan dan berpotensi mengikat kesatuan (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Maruf Cahyono, dalam acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang membahas buku berjudul Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan dan buku berjudul Krisis Budaya hari Kamis, (21/4).
Peneliti dari LIPI, Nina Widyawati menyatakan, Ilmu Sosial di Indonesia mempunyai empat tipe yakni tipe profesional, kritis, yang berada di dalam ranah akademik sedangkan tipe kebijakan dan publik berada dalam ranah non akademik. Tipe profesional dan kebijakan mengacu pada penggunaan ilmu sosial sebagai instrumen sedangkan kritis dan publik mengacu pada pengetahuan yang reflektif.
''Apabila salah satu tipe saja yang menonjol maka yang akan dirasakan adalah ketimpangan dan kesenjangan,'' kata Nina.
Syamsul Bahri dari Lembaga Pengkajian MPR melihat, saat ini masyarakat bangga berbudaya mengedepankan caci maki dan berkata-kata kasar, jika menyimak tayangan tayangan di media.
Sedangkan Hetifah Syaifudian, Anggota DPR dari Komisi II menyebut adanya kecenderungan ilmuwan sosial beralih profesi menjadi ilmuwan selebritis yang sering tampil di media dan berbagai kesempatan, merupakan tuntutan dan desakan pilihan keadaan.
Hetifah menegaskan, perkembangan ilmu sosial dalam perspektif kenegaraan, hingga saat ini dinilai masih cukup memprihatinkan. Buktinya, saat di Indonesia mengalami kesenjangan yang cukup mendasar dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Saat ini saya sangat merasakan sekali ada problem dalam ilmu sosial di Indonesia. Sebab, dari jaman Order Baru sampai sekarang, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan," ujar anggota Komisi II DPR ini.
Kondisi tersebut menurut politisi perempuan dari Golkar ini, bisa jadi karena terbatasnya anggaran untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Sehingga, kata dia, keterbatasan anggaran tersebut, berdampak terjadinya kesenjangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika