DPD Minta Pemerintah Serap Bawang dari Petani Lokal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta pemerintah menyerap bawang merah dari petani lokal, yang saat ini sedang masuk masa panen dalam upaya menstabilkan harga saat bulan suci Ramadan.
"Lebih baik Pemerintah tidak melakukan impor bawang merah karena akan menyebabkan petani lokal merugi," katanya di Jakarta, Senin (30/5).
Farouk mengatakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara seksama dan matang terkait rencan mengimpor bawang merah karena berpotensi merusak tata niaga dan produksi bawang merah nasional.
Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu pusat produksi bawang merah Nasional, luas panen bawang merah bulan Mei dan Juni diperkirakan mencapai 963 Ha.
"Adapun bulan Juli meningkat seluas 2.230 ha dengan harga yang berlaku Rp18.000 s/d Rp23.000 per kilogram," ujarnya.
Farouk menghimbau Pemerintah agar lebih baik menyerap produksi bawang merah nasional, dibandingkan melakukan impor. Menurutnya, selain akan menggairahkan produksi petani, juga akan menstabilkan harga bawang dipasaran, selama ini, kenaikan harga bawang lebih banyak dinikmati oleh pedagang/distributor dibandingkan petani.
"Rentang distribusi yang panjang dan minimnya pasokan, seringkali dijadikan alasan sebagian pihak untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan impor," jelasnya.
Dia menegaskan, berdasakan data dari Kementan dan dinas terkait di Daerah, pada umumnya produksi bawang merah nasional dapat mencukupi kebutuhan konsumen sepanjang bulan suci Ramadhan.
Senator asal NTB itu meminta pemerintah segera menyerap bawang merah lokal dari sentra-sentra produksi nasional. Dia mengatakan, perlu upaya serius menekan biaya distribusi komoditas strategis nasional seperti bawang merah dengan perbaikan sistem logistik, perbaikan infrastruktur dan tata niaga yang lebih berimbang.
"Manajemen stok bawang merah harus terintegrasi secara baik dari mulai proses produksi hingga pasca panen antar kementerian / lembaga agar monitoring dan stabilitas bawang merah nasional dapat terjaga," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika