MPR: Politik Transaksional Bisa Tumbuhkan Kesenjangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai praktik politik traksaksional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada berdampak menumbuhkan kesenjangan sosial yang justru merugikan masyarakat. Dalam praktik politik transaksional, kata Zulkifli, ada perselingkuhan antara calon kepala daerah dengan sponsor yang membiayai pilkada untuk membeli suara pemilih.

Menurut Zulkifli Hasan, pada pelaksanaan pilkada ada kepala daerah yang ingin menang dengan berbagai cara dan di sisi lain banyak masyarakat yang tidak menyadari kedaulatannya untuk memilih pemimpin berkualitas, sehingga asal memilih saja hanya dengan imbalan uang alakadarnya atau paket sembako.

Karena rakyat tidak memiliki kesadaran terhadap kedaulatannya dan mau menerima amplop berisi uang ala kadarnya atau paket sembuka yang ditukar dengan hak suara dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, sehingga yang terpilih bukan pemimpin berkualitas.

"Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh calon kepala daerah yang ingin menag dengan segala cara," katanya saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan para santri dan undangan lainnya di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah 3, di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, calon kepala daerah tersebut yakni melakukan perselingkuhan dengan sponsor yang mau membiayai pilkada, bukannya berkomitmen membangun bangsa dan negara.

Sponsor yang membiayai pilkada, kata dia, termasuk membiayai beli suaranya, tentunya ada imbalannya.

"Imbalannya, setelah kepada daerah tersebut terpilih, akan memberikan proyek kepada sponsor. Ada yang memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada sponsor," katanya.

Zulkifli menjelaskan, jika terjadi kerusakan lingkungan maka yang rugi adalah rakyat itu sendiri. Di sisi lain, kata dia, juga melahirkan pemimpin yang berpotensi korupsi.

"Jika terjadi praktik korupsi dan kolusi dan sumber daya alam diprivatisasi, maka dalam jangka panjang memunculkan kesenjangan sosial yang merugikan rakyat sendiri," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Zulkifli juga mengingatkan masyarakat untuk dapat memahami Empat Pilar meliputi, Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat memiliki kesadaran untuk menjaga kedaulatan dirinya maupun bangsa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika