Jokowi Ajak Semua Pihak Bersama Jaga Kedaulatan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mampu menyelesakan masalah kedaulatan Indonesia secara cepat. Kedaulatan ini penting untuk meneguhkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak lembek.

"Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita," kata Presiden dalam Sidang Bersama MPR, DPR, DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Jokowi, Indonesia harus berani dalam melawan pencurian sumber daya laut termasuk menenggelamkan  kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Negara juga harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat. Negara harus berani mengalihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif.

"Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita," ujarnya.

Jokowi mengatakan, tidak ada halangan bagi negara untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah pemersatu bangsa yang harus dihayati, diamalkan, dan menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.

Demi menjaga kedaulatan, stabilitas politik yang demokrasi juga amat penting sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman.

Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, kata dia, berterima kasih pada TNI karena selalu setia pada negara kesatuan republik indonesia (NKRI), siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global.

Pemerintah juga berterima kasih pada Polri karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1 ton sabu.

Ke depan, TNI dan Polri harus terus kita perkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan kita, kata Jokowi, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit tanah air Indonesia.

Sedangkan jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.

"Karena itu, saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggungjawab kebangsaan kita untuk ikut serta bela negara. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika