Wakil Ketua MPR: Jadikan Perbatasan Prioritas Pembangunan
Mahyudin mengakui fasilitas di perbatasan masih sangat minim.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengakui fasilitas di daerah perbatasan memang sangat terbatas. Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut.
Hal ini diungkapkan Mahyudin saat memberi sambutan dalam acara Wakil Rakyat Bicara Buku, di Jakarta, Selasa (6/3). Lebih lanjut dikatakan, buku yang berjudul "Suka Cita Mengabdi di Perbatasan" itu penting dibaca semua orang.
"Buku ini menarik untuk dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan pembangunan,” ujar Mahyudin seperti dalam siaran persnya.
Mahyudin memaparkan dengan membaca buku ini, bisa tahu langsung kondisi perbatasan dari orang yang mengalami dan mengabdi di sana. Mengabdi di perbatasan diakui ada suka dan duka.
Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam acara Wakil Rakyat Bicara Buku, di Jakarta, Selasa (6/3).
Tapi dirinya berharap lebih banyak sukanya meski fasilitas di perbatasan diakui banyak kesulitan. Bagi Mahyudin, orang yang mencintai pekerjaan pasti akan menikmati bila bertugas di perbatasan.
“Yang mau bertugas di perbatasan pasti menyukai pengabdian dan pekerjaan,” paparnya.
Berbicara soal perbatasan, pria yang sudah sering melakukan kunjungan kerja di perbatasan itu mengakui memang fasilitas di daerah perbatasan sangat terbatas. Wilayah perbatasan bagian Malaysia disebut lebih bagus sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Malaysia.
“Uang yang beredar di daerah perbatasan pun ringgit,” ungkapnya.
Membangun daerah perbatasan diakui banyak kendala. Dicontohkan di Pulau Sebatik ada wilayah yang diperuntukan untuk kawasan hutan sehingga tak bisa membangun pabrik CPO. Akibatnya petani sawit menjual produknya ke Malaysia.
“Dari sinilah akhirnya Malaysia yang mendapat keuntungan,” ungkapnya.
Hal demikianlah yang menurut Mahyudin harus diselesaikan. Untuk itu dirinya menyarankan agar daerah perbatasan dibangun sebagai kawasan ekonomi khusus. Ini dilakukan untuk menjaga dan merawat NKRI. Tak boleh sejengkal tanah pun hilang dari NKRI.
Meski pembangunan perbatasan masih ada kendala namun dirinya bersyukur pemerintah saat ini tengah giat membangun perbatasan. Ia mencontohkan pembangunan perbatasan di Kalimantan Barat, Entingkong, Indonesia kalah bagus dengan Malaysia namun saat ini, setelah pembangunan dilakukan, Indonesia menjadi lebih bagus. “Sekarang kita lebih bagus,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika