Bea Cukai Belawan Dukung Pelabuhan Bebas Korupsi
Hal utama agar bebas korupsi adalah kesadaran semua pihak.
REPUBLIKA.CO.ID, BELAWAN -- Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Tri Utomo Hendro Wibowo, bersama para pimpinan instansi pemerintah/swasta yang berada di lingkungan pelabuhan dan para pengguna jasa mengikuti acara Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Berintegritas dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, pada tanggal 21 Juni 2019. Ini merupakan wujud dukungan pelabuhan bebas korupsi.
Tri Utomo mengatakan sesuai dengan Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Keputusan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Kepresidenan Nomor 1 tahun 2018, 01/SKB/M.PPN/10/2018, 119/8774/SJ, 15 tahun 2018 dan NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020, telah diluncurkan program nasional yang menetapkan 6 pelabuhan udara dan 6 pelabuhan laut dimana Pelabuhan Belawan termasuk didalam nya sebagai Zona Integritas Kawasan Bebas Korupsi Kawasan Birokrasi Bersih Melayani.
“Karena itu, penerapan zona bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan citra kawasan Pelabuhan Belawan. Dan dengan adanya komitmen bersama pembangunan kawasan berintegritas di Pelabuhan Belawan, menjadi penyemangat bagi semua satuan kerja pemerintah yang berada di lingkungan Pelabuhan Belawan untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan reformasi birokasi dan pelayanan yang tentunya dengan pengawasan yang konsisten,” jelasnya seperti dalam siaran pers.
Abyadi Siregar, selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara yang juga turut hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa hal yang paling utama adalah kesadaran semua pihak, bukan hanya dari pimpinan yang harus mempunyai komitmen. Jajaran bawahan juga harus memiliki komitmen untuk keberhasilan mengamalkan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN.
"Dimana syarat utama mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari korupsi dan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat bukan hanya komitmen tetapi kekuatan hati seluruh personel di unit layanan itu sendiri," ujarnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan komitmen bersaman pembangunan kawasan berintegritas di Pelabuhan Belawan yang dipimpin oleh Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika