MPR RI: Semua Harus Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi

Skenario terburuk perekonomian nasional akibat wabah corona hanya tumbuh 2,3 persen

dok istimewa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan konstitusi UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, setiap gerak langkah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus selalu bersandarkan pada rujukan hukum, dengan menegakan prinsip-prinsip negara hukum.
Red: Hiru Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak bahwa pandemi corona barulah awal krisis. Sebab, setelahnya akan berlanjut dengan resesi ekonomi. Dua bencana ini tak terelakan dan harus dihadapi. 


"Ketika bencana kemanusiaan akibat pandemi global Virus Corona belum berakhir, Indonesia dan komunitas global kini telah dihadang resesi ekonomi. Jumat (27/3) pekan lalu, IMF menegaskan perekonomian global sudah memasuki  tahap resesi. Sebab, seperti halnya di Indonesia, hampir semua negara menghentikan sebagian aktivitas perekonomian," ujar Bambang, Rabu (8/4).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengemukakan, skenario terburuk perekonomian nasional akibat wabah corona. Dimana perekonomian nasional hanya bisa tumbuh 2,3 persen, dari prediksi awal tahun 2020 yang 5 persen. Baik investasi maupun ekspor tumbuh negatif. 

"Kalau selama ini hanya pemerintah yang menyuarakan kecemasan pada resesi ekonomi, kini semua dipanggil untuk peduli. Indonesia harus menemukan jalan keluar yang bisa meminimalisir ekses resesi ekonomi," kata Bambang.

Ketua MPR RI ini mendorong pemerintah dan semua kekuatan sektor swasta bersinergi mewaspadai resesi ekonomi. Sambil tetap fokus pada kerja merespons dampak wabah virus Corona, kepedulian dan respons bersama pada resesi ekonomi pun harus dimulai. 

"Bencana beruntun ini akan bisa dilalui jika semua elemen masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kehendak baik menjaga kondusifitas. Sebab, kondusifitas menjadi kata kunci yang memampukan bangsa ini mengelola rangkaian masalah akibat wabah virus Corona dan resesi ekonomi," kata Bambang.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pemerintah sudah cukup tanggap dalam menghadapi resesi. Pemerintah telah berencana menerbitkan obligasi khusus, yang hasilnya akan disalurkan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja. Jumlah UMKM mencapai 62,9 juta unit usaha dan mampu menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja.

"Selain itu, Presiden Joko Wiodo berjanji menyelenggarakan program padat karya tunai untuk memberi penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Akan ada beragam program padat karya, termasuk memproduksi masker, disinfektan, dan berbagai keperluan untuk menangani wabah Covid-19," urai Bambang.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, jika pemerintah telah berinisiatif, sektor swasta diharapkan kreatif dan berani berinisiatif pula. Kadin dan semua asosiasi pengusaha diharapkan segera merumuskan proposal tentang strategi menghadapi resesi ekonomi di sektor bisnisnya masing-masing. 

"Ketika pemerintah masih disibukan kerja merespons wabah corona, Kadin dan semua asosiasi pebisnis setidaknya mau pro aktif berkomunikasi dengan pemerintah. Pemerintah tentu ingin tahu jalan keluar apa yang ada di benak para pemilik hotel dan pengelola obyek wisata untuk memulihkan sektor pariwisata. Butuh kebersamaan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bisa mengatasi pandemi Corona dan resesi ekonomi tersebut," kata Bambang. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler