MPR RI Jalin MoU Sosialisasi Empat Pilar dengan UT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan sebatas membangun konektifitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur fisik.

Tetapi, juga membangun konektifitas dalam ikatan kebangsaan. Setidaknya ada tiga prioritas yang dapat dijadikan fokus perhatian, antara lain implementasi pemerataan pembangunan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan wawasan kebangsaan.

"Perguruan tinggi merupakan mitra penting MPR RI dalam berjuang membangun sumber daya manusia (SDM) yang tak hanya pintar secara akademik. Tetapi juga cerdas secara wawasan kebangsaan. Atas dasar itulah, MPR RI dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman kerjasama (MoU) untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Pembangunan wawasan kebangsaan tidak lahir secara alamiah.  Melainkan proses berkesinambungan yang harus ditanam, dijaga, dan dirawat, agar terus tumbuh dan berkembang," ujar Bamsoet usai penandatanganan MoU sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada jajaran Civitas Akademika Universitas Terbuka (UT), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Jumat (28/8).

Turut hadir jajaran rektorat Universitas Terbuka, antara lain Rektor Prof. Ojay Darojat, Wakil Rektor IV Dr. Liestyodono Bawono Irianto, Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Sofjan Aripin, Dosen Universitas Terbuka Sjaiful Mifdar, dan Kepala Pusat Keilmuan Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai kehadiran Universitas Terbuka (UT) yang menawarkan platform pendidikan jarak jauh, sangat relevan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Didukung penetrasi internet mencapai 64 persen, yang menandakan 171,9 juta jiwa dari 268,6 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet. Memudahkan penerapan sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berbasis daring (online).

"Kita tak ingin berbagai persoalan menyangkut rendahnya kualitas SDM sebagaimana yang terjadi di tahun lalu, terulang kembali di tahun mendatang. Misalnya ditunjukan dalam survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2019 yang menempatkan kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara. Selain itu, data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat, setiap tahunnya terdapat 1,8 juta dari total 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah yang terpaksa bekerja, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud, sehingga menjadi beban bagi terwujudnya konektifitas kebangsaan yang kuat. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, mayoritas kontribusi terhadap produk domestik bruto (sekitar 80,32 persen) masih berasal dari kawasan barat, yaitu Jawa sekitar 59 persen dan Sumatera sekitar 21,3 persen.

"Ini menandakan selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu menggalakan kebijakan pendukung lainnya, seperti reforma agraria dan penciptaan lapangan kerja melalui UMKM. Kampus juga tak boleh ketinggalan dalam menempa jiwa kewirausahaan para peserta didiknya. Sehingga jika lulus nanti, mereka tak semata menjadi tenaga kerja yang handal namun juga bisa membuka lapangan pekerjaan," kata Bamsoet. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika