Respons Ketua MPR Terkait Gelombang PHK Selama Pandemi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respons terkait sejumlah isu terkini. Termasuk soal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.

Berikut di antaranya:

1. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan tetap terjadi meskipun nantinya pandemi Covid-19 telah berakhir. Hal ini disebabkan disamping resesi dan juga adanya perubahan perilaku masyarakat, termasuk dunia usaha selama pandemi, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sebagai dampak dari resesi, dengan menggiatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di seteiap provinsi untuk membekali tenaga kerja yang di PHK, yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan naker masing-masing sehingga dapat mandiri, dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat mengurangi jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

B. Mendorong pemerintah terus mendukung produktivitas dunia usaha dalam negeri dengan berupaya menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha melalui sejumlah insentif, seperti insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri.

C. Mendorong pemerintah dapat menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan memberikan sejumlah stimulus berupa modal kerja bagi pengusaha agar dapat kembali melakukan perekrutan pegawai/pekerja dan melanjutkan usahanya, sehingga secara perlahan-lahan jumlah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

D. Mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berupaya keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi yang terus mengalami perlambatan sejak pandemi Covid-19.

2. Indonesia menghadapi risiko pemulihan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah untuk terus bekerja keras bahu membahu guna percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mempersiapkan beberapa strategi dalam merespon proyeksi Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia dengan skenario terburuk hingga minus dua persen yang tercantum dalam laporan prospek ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dari Bank Dunia.

B. Mendorong pemerintah menanggapi sorotan Bank Dunia yang menilai Indonesia belum berhasil mengendalikan penyebaran covid-19, dengan menyampaikan bahwa Indonesia masih terus berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi dan menangani pandemi covid-19, mengingat kesulitan di Indonesia sangat beragam dan jangkauan menjadi kedala karena geografis Indonesia merupakan negara kepulauan.

C. Mengapresiasi pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi yang fokus pada perekonomian kemasyarakatan, seperti mengoptimalkan pemberian stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM, serta kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan. Lebih dari itu MPR berpendapat pemerintah tetap konsisten terhadap pemberian sembako, masker, hingga bantuan dana secara gratis bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan.

D. Mendorong pemerintah, di samping menyelesaikan masalah penanganan covid-19 dan pemberian stimulus, juga menyelesaikan masalah pascakrisis keuangan Asia 1997-1998 yang berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi di Indonesia, serta berupaya melakukan reformasi disegala bidang agar dapat menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat dan untuk perbaikan ekonomi nasional.

E. Mendorong pemerintah melalui Menteri-menterinya harus melindungi dan menaruh perhatian yang lebih kepada masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan, serta mengoptimalkan pemberian bantuan sosial kepada mereka agar pandemi covid-19 tidak menambah beban hidup mereka semakin berat.

F. Menegaskan kepada pemerintah bahwa target pemulihan ekonomi saat ini bergantung pada upaya pengendalian covid-19, dan pemulihan covid-19 harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah segera menuntaskan penelitian serta penemuan dan distribusi vaksin covid-19 agar dapat segera diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

3. Penyaluran bantuan kuota data internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud masih belum optimal, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun universitas untuk mendata ulang dan memverifikasi data penerima kuota internet gratis, dan memastikan penerima kuota internet gratis tersebut tepat sasaran, serta nomor ponsel yang diberikan kuota internet gratis tersebut valid dan terverifikasi.

B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi/Kemkominfo, untuk menghitung secara cermat jumlah kuota internet gratis yang diberikan agar mencukupi untuk mengakses berbagai materi dan aplikasi yang digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengadakan evaluasi terkait pemberian kuota internet gratis tersebut secara berkala.

D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, melakukan mitigasi risiko dan solusi lain bagi penerima bantuan yang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bantuan kuota, dan meminta Kemkominfo agar pihak provider menambah Base Tranciver Station/BTS untuk memudahkan komunikas, dikarenakan hambatan tidak optimalnya penggunaan kuota tersebut bisa disebabkan oleh kondisi geografis suatu wilayah ataupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gadget yang memadai untuk melakukan PJJ.

Ikuti Whatsapp Channel Republika