REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh panitia pusat. Nadiem menegaskan, misi utama pemerintah adalah memastikan keamanan siswa dan tenaga pengajar.
Nadiem juga memahami pemerintah daerah yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Sementara itu, kepada daerah yang tetap menjalankan ujian harus tetap menyesuaikan dan prosedur kesehatan.
Hari pertama pelaksanaan UN SMK Tahun 2019/2020 berjalan relatif aman dan sesuai protokol pencegahan. UN kali ini diikuti 28 provinsi dengan total peserta sebanyak 729.763 di 7.380 sekolah.
Bagi daerah yang menetapkan penundaan UN dan penghentian aktivitas belajar mengajar di sekolah, Nadiem mengimbau agar dinas pendidikan memastikan siswa tetap belajar di rumah. Siswa juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mengurangi aktivitas yang berisiko seperti berada di kerumunan.
"Kita dukung kebijakan pemda untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua warga sekolah. Ingat, ini bukan libur belajar, tetapi belajar di rumah, seperti anjuran Bapak Presiden," kata Nadiem, Selasa (17/3).
Posko UN melaporkan enam provinsi meminta penundaan pelaksanaan UN SMK, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Riau. Sebanyak 817.169 peserta di 6.311 sekolah tidak mengikuti UN SMK karena kebijakan yang diambil Kepala Daerah masing-masing.
Sebelumnya, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menerbitkan Protokol Pelaksanaan UN Tahun 2019/2020 untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 0113/SDAR/BSNP/III/2020. Di dalam edaran tersebut, BSNP menetapkan delapan langkah preventif agar pelaksaan UN mengutamakan kesehatan peserta dan panitia.
Kemudian, melalui Surat Edaran Nomor 0114/SDAR/BSNP/III/2020, BSNP menegaskan dua opsi kepada Pemerintah Provinsi selaku Panitia UN di tingkat daerah untuk pelaksaan UN 2019/2020 di tengah wabah Covid-19. Bagi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak menyatakan keadaan darurat atau meliburkan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah di wilayahnya tetap menyelenggarakan Ujian Nasional sesuai jadwal, Prosedur Operasional Standar (POS), dan Protokol yang telah ditetapkan oleh BSNP.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Totok Suprayitno mengungkapkan pihaknya menghimpun laporan penyelenggaraan UN SMK berdasarkan laporan dari panitia di tingkat Provinsi. Selain itu juga melalui pemantauan dari tim Kemendikbud di lapangan.
"Secara umum berjalan lancar. Kendala-kendala di beberapa sekolah dapat ditangani oleh panitia setempat. Protokol kesehatan juga telah disosialisasikan dan dijalankan," kata Totok menjelaskan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan pelaksanaan UN SMK hari pertama di wilayah Jawa Timur relatif lancar. Protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 juga dijalankan.
Wahid menambahkan, soal-soal UNKP (berbasis kertas dan pensil) bagi peserta berkebutuhan khusus, misalnya karena sakit, kecelakaan, mengalami kasus hukum, telah selesai dimusnahkan sesuai prosedur. "Sesuai SE Gubernur Jawa Timur perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Coronavirus Disease (Covid-19) di Jawa Timur. Selama pelaksanaan UN berlangsung Jawa Timur tetap memedomani protokol pencegahan dari Kementerian," ujarnya.
Panitia UN Provinsi Papua menyatakan tidak terdapat kendala yang berarti pada hari pertama pelaksanaan UN SMK 2019/2020. "Walaupun ada dua satuan pendidikan yang mengalami gangguan listrik, namun dapat segera teratasi," dilaporkan Sekretaris Panitia UN Provinsi Papua, Bejo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika