REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PBB (UNFPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memperingati Hari Kependudukan Sedunia (HKD) 2024 di Serang, Banten. Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran, serta memperkuat komitmen bersama mengatasi masalah kependudukan yang mendesak.
Fokus HKD 2024 adalah kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua dan memastikan sistem data memperhitungkan seluruh keragaman manusia sehingga setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh.
“Data itu penting, kami membutuhkan data yang dapat diandalkan, akurat, dan solid. Data bukanlah kemewahan melainkan kewajiban. Data adalah investasi yang baik untuk pembangunan negara dan masyarakat,” kata perwakilan UNFPA di Indonesia, Hassan Mohtashami dalam pernyataan yang dirilis UNFPA, Selasa (30/7/2024).
Mohtashami menambahkan rata-rata hanya 3 dari 10 negara anggota PBB yang punya data lengkap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). "Jadi masih banyak ketidaklengkapan dalam data SDGs," tambahnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Provinsi Banten berkomitmen terhadap data sebagai basis kebijakan kependudukan. “Parameter utama dari desain pembangunan kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk rakyat,” tegasnya.
Dalam pidato pembukaannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan HKD 2024 adalah kesempatan untuk menggabungkan lagi perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus untuk melakukan introspeksi. “Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita, apakah pengumpulan data kita aman, apakah data yang kita miliki sudah akurat?" kata Hasto.
Hasto menegaskan pentingnya data yang inklusif dalam upaya menghapuskan kematian ibu. “Kita semua harus menyamakan visi kita: zero maternal death, Dulu, kita tidak bisa mencapai target kematian ibu dalam Millenium Development Goals (MDGs), salah satunya karena kurangnya data yang inklusif. Untuk SDGs ini, kita harus memastikan data yang akurat, diimbangi dengan percepatan intervensi,” katanya.
Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) on the spot yang memberikan pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB untuk 100 akseptor dalam rangka kampanye nasional KB pascapersalinan yang ditargetkan menjangkau 100 ribu akseptor.
BKKBN meluncurkan Population Clock Provinsi Banten dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kontrasepsi di Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
Ikuti Whatsapp Channel Republika