JAKARTA--Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa "redenominasi" (pemotongan pecahan mata uang) rupiah masih dalam tahap wacana.

"Redenominasi rupiah masih tahap study, tapi wacana ke sana ada," kata Kepala Biro Riset Ekonomi BI, Iskandar Simorangkir, saat diskusi dalam Forum BI Bareng Media (BBM) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, "redenominasi" akan membuat lebih efisiensi dalam pencatatan. "Ini akan

lebih efisien dalam pencatatan, karena biasanya dicatat dengan nol empat bisa satu nol saja," katanya Iskandar juga mengatakan bahwa pecahan mata rupiah Indonesia merupakan terbesar kedua setelah mata uang dong Vietnam. "Pecahan terbesar dong Vietnam yang tertinggi 500 ribu, sedangkan rupiah 100 ribu," ungkap Iskandar.

Dia menegaskan bahwa redenominasi ini berbeda dengan "sanering" (pemotongan nilai mata uang). "Kalau 'redenominasi' hanya menghilangkan nol saja tetapi nilainya sama, kalau sanering memotong nilai uang," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa "redenominasi" untuk rupiah yang sesuai adalah menghilangkan tiga nol di belakang, sehingga pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 1. "Kalau ini terwujud maka pecahan sen akan berjalan kembali," katanya.

Iskandar juga mengingatkan bahwa pelaksanaan redenominasi ini sangat rawan terjadinya "hyperinflasi" seperti yang terjadi di Zimbabwe. "Ini akan terjadi jika waktu penyesuaian harga barang, para pengusaha tidak disiplin. Misalnya harga barang Rp 1.000 per unit pada pecahan lama harusnya dengan pecahan baru menjadi Rp 1 per unit, tapi pengusaha ini tidak disiplin dengan menetapkan harga Rp100 per unit pada pecahan baru. Ini yang bikin hyperinflasi," katanya.

Selain itu, lanjutnya, redenominasi ini juga perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga kebijakan ini tidak dianggap sebagai tujuan "pemiskinan" masyarakat.

"Saat ini orang kaya disebut sebagai miliarder akan berubah menjadi jutawan, Jutawan akan menjadi ribuwan," katanya.

Sementara Kepala Divisi Humas BI Difi A Johansyah, dalam kesempatan yang sama, mengatakan negara lain yang berhasil melakukan "redenominasi", salah satunya negara Turki. "Dalam melakukan redenominasi Turki sangat disiplin sehingga berhasil dan dapat menyesuaikan mata uangnya dengan Euro," katanya.

Difi mengatakan bahwa Turki bisa melakukan kebijakan pemotongan pecahan mata uangnya berjalan cukup lama, sekitar tahun 90-an dan baru berhasil sekarang. Dia juga pelaksanaan "redenominasi" ini harus dilakukan saat tingkat inflasi stabil di level rendah dan dukungan politik yang kuat. "Jangan sampai kebijakan ini bisa dipolitisasi untuk menjatuhkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika