REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perselisihan terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 telah berakhir, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Kamis (21/8).

Putusan tersebut sekaligus mengukuhkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk lima tahun ke depan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun menyarankan kepada kedua pemimpin baru tersebut agar ke depannya berani membuat terobosan.

Guna mempercepat implementasi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Apalagi, potensi ekonomi kelautan di negeri ini ditaksir mampu mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.

"Sebelumnya pak Jokowi kan sering bilang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk itu, kami mencoba membantu dengan memberikan masukan-masukan yang inovatif," kata Wakil Ketua Umum Kadin, Yugi Prayanto, di Jakarta, Jumat (22/8).

Menurutnya, salah satu terobosan yang perlu dilakukan pemerintah baru untuk mempercepat pembangunan ekonomi maritim Indonesia adalah dengan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kelautan.

Adapun kementerian dan lembaga (K/L) lain yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kelautan ini nantinya antara lain Kementerian Maritim dan Logistik Laut; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian ESDM; Kementerian Pariwisata Bahari dan Ekonomi Kreatif, serta; Badan Koordinasi Keamanan Laut (Sea and Coast Guard).

Yugi berpendapat pembentukan pos Kemenko Kelautan secara mandiri ini tidak saja bakal mempermudah urusan pemerintah dalam membangun ekonomi maritim lewat sistem satu pintu.

Tetapi juga dapat mengatasi tumpang tindih kewenangan dengan instansi-instansi lainnya seperti Kementerian Perhubungan (terkait perhubungan laut), Angkatan Laut (terkait keamanan di perairan), juga pemerintah daerah (terkait perizinan). 

"Urusan kelautan dan perikanan itu terlalu banyak, sehingga tidak akan efisien dan optimal jika tidak dikelola lewat satu pintu. Ini cuma masukan dari kami saja kepada pak Jokowi. Kalau (Jokowi) mau pakai saran kami, it's OK," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika