REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejutan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan peningkatan suara lebih dari 100 persen dibanding pemilu sebelumnya, telah menimbulkan berbagai spekulasi terkait koalisi poros tengah jilid dua.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Abdul Wahid Maktub menegaskan, koalisi poros tengah jilid dua sangat mungkin terjadi dalam era politik keterbukaan dan demokrasi seperti saat ini. Terlebih, praktik politik di Indonesia sangat cair dan dinamis.

"PKB bersyukur kepada Allah SWT atas meningkat pesatnya suara PKB, versi quick count, sebesar lebih dari seratus persen. Alhamdulillah, ini merupakan kewajiban suci bagi caleg-caleg terpilih PKB untuk melaksanakan amanat rakyat," tutur Abdul Wahid Maktub.

"Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus dicerdaskan pemikirannya agar bangsa ini dewasa dalam berpolitik maupun berdemokrasi," tambahnya.  PKB, papar Abdul Wahid, tidak mau terjebak dalam koalisi ideologis yang membelah bangsa Indonesia dengan simbol-simbol agama.

PKB, lanjut Abdul Wahid, ingin membangun "Kekitaan" dalam kebersamaan dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKB tidak menginginkan "Keakuan," dan konflik atau perbedaan tajam antara "Kekitaan"  dan "Kemerekaan".

"Idealnya, antara wadah dan isi itu sama dan sesuai, namun isi lebih penting daripada wadah manakala wadah tidak sesuai dan tidak sama dengan isi," jelas Abdul Wahid.

Jadi, terang Abdul Wahid, PKB lebih memilih memperjuangkan substansi Islam yang Rahmatan lil A'lamin daripada sekedar wadah berupa simbol-simbol agama. Menurutnya, jika koalisi tersebut dipaksakan dapat membelah dan menimbulkan konflik antar bangsa Indonesia.

Dalam berkoalisi untuk pemilu presiden mendatang, dia menilai, PKB akan berpijak pada visi dan misi antar papol yang mampu memajukan bangsa dan membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.