REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Victor Silaen menilai pernyataan Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat pengundian nomor urut capres-cawapres, Ahad (1/6), tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Pasalnya, ucapan itu dilakukan spontan dalam kesempatan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum.

"Hal itu bagian dari kata sambutan yang harus disampaikan Jokowi karena sudah diatur oleh KPU," kata Victor melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/6).

Dia mengatakan, apabila pernyataan Jokowi kala itu dipermasalahkan, maka patut ditelisik apakah sebelumnya KPU sudah memberikan arahan secara tertulis, tegas dan detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan dalam sambutan itu.

"Kalau tidak, maka jelas apa yang dikatakan Jokowi hanyalah spontanitas belaka dan karenanya tidak bisa dinilai melanggar aturan kampanye," ujar Victor.

Sebelumnya saat pengundian nomor urut Pilpres Minggu (1/6), Jokowi dituding dan diduga melakukan curi "start" kampanye ketika dirinya mendapat kesempatan memberikan sambutan oleh KPU. Jokowi dan JK pada kesempatan itu mendapatkan nomor urut dua.

"Nomor dua merupakan simbol keseimbangan, ada mata kanan ada mata kiri, ada telinga kanan ada telinga kiri, ada tangan kanan ada tangan kiri. Untuk menuju kepada Indonesia yang penuh harmoni, penuh keseimbangan, pilihlah nomor dua," kata Jokowi.

Tim advokasi Prabowo-Hatta menyebut pernyataan Jokowi memenuhi unsur kampanye, karena menyebut visi misi dalam kalimat Indonesia penuh harmoni dan melakukan ajakan memilih nomor urut dua. Padahal, jadwal kampanye baru boleh dilakukan mulai 4 Juni 2014. Mereka akhirnya melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

Menurut Victor, sebaiknya tim Prabowo-Hatta tidak membesar-besarkan hal tersebut.