REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres Prabowo Subianto, menargetkan renegosiasi hutang luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menyiasati hutang Indonesia yang semakin bertambah.

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan Februari 2014 sebesar 272,1 miliar dollar AS atau tumbuh 7,4 persen dibandingkan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013.

Anggota timses Prabowo Hatta, Saifullah Tamliha, menyatakan Prabowo inginkan renegosiasi dalam dua hal. Pertama dalam soal valas. Jika terus menggunakan dolar maka hutang akan terus membengkak ketika nilai dolar naik. "Ini akan kita jadikan catatan renegoisasi," jelas wasekjen PPP ini, saat dihubungi, Senin (17/6).

Selain itu, Saifullah menegaskan, Prabowo sudah membuka akses investor asing datang ke Indonesia. Ini akan dilakukan dengan catatan, membuka akses tenaga kerja bagi rakyat Indonesia. Kedua, membawa uang yang kemudian diinvestasikan di Indonesia. Ini nantinya akan menambah devisa negara yang kemudian akan dimanfaatkan salah satunya melunasi hutang Indonesia.

Investor asing menurutnya jangan malah datang dengan tangan hampa, kemudian memakai uang rakyat. Itu, jelas Saifullah, bukanlah investor, tapi penghutang yang membebani Indonesia.

"Sebagaimana dijelaskan Prabowo, investor silahkan bawa uang kas yang nantinya ditanamkan di bank - bank yang ada di Indonesia. Nantinya uang tersebut akan diputar agar semakin meningkatkan devisa negara."

Cara - cara lainnya untuk melunasi hutang adalah dengan memaksimalkan devisa terlebih dahulu. Pajak tentu menjadi bagian penting. Jangan sampai pengemplang pajak berkeliaran bebas. Siapapun harus membayar pajak. Ini nantinya akan masuk ke kas negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan negara.