REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang KPU Daerah dan Komisi Informasi Publik (KIP) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mempublikasikan atau memberitahukan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (pilpres) kepada pihak luar.
Hasil rekapitulasi suara itu tak lain data entry yaitu pemindaian dan perekamaman data formulir Model C. Dalam surat bernomor 1395/KPU/VII/2014 tertanggal 13 Juli 2014 itu juga ditegaskan formulir tersebut tidak dibenarkan diberikan kepada pihak manapun, termasuk untuk difotocopy.
“KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dapat segera menyelesaikan proses entry dan pemindaian formulir Model C, C1 dan lampiran C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara benar seperti apa adanya, dengan juga memperhatikan urutan dan kelengkapan halamannya,” bunyi surat Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik yang ditujukan kepada Ketua KPU/KIP Provinsi dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh tanah air itu.
Melalui surat itu, KPU juga meminta KPU Daerah dan KIP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melihat sosial media yang beralamat di htpp://c1yanganeh.tumblr.com, dan mencari kemungkinan adanya C1 dari masing-masing Kabupaten/Kota yang bermasalah, dan segera mengantisipasi perbaikan pada tingkat berikutnya.
“Apabila terdapat formulir Model C berhologram yang diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah di scan dan entry data serta dibuat fotocopy, dokumen dimasukkan kembali ke dalam kotak sebagai arsip yang asli,” lanjut Ketua KPU Husni Kamli Manik dalam suratnya itu.
KPU juga memberikan kesempatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang kesulitan mengirimkannya melalui jaringan internet, agar merekamnya dalam USB, selanjutnya dikirimkan melalui sarana pos atau transportasi tercepat lainnya ke KPU RI.
Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota, menurut KPU, dapat segera menyampaikan kepada KPU RI Formulir Model DA1 dan DB1, langsung setelah ditetapkan pada tingkatannya melalui email: [email protected] .
“KPU/KIP Provinsi melakukan supervisi atas pengoperasian Aplikasi Situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU/KIP Kabupaten di wilayahnya masing-masing, dan melaporkannya kepada KPU RI c.q Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI
