Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan hasil rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Makmur Keliat berpendapat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berupaya mendayagunakan seluruh kapasitas kelembagaan yang ada untuk meletakkan tradisi peralihan kepemimpin nasional yang baik.
Menurutnya, SBY akan meninggalkan warisan politik demokratis yang baik hanya jika ia secara faktual dapat menjamin bahwa seluruh proses rekapitulasi suara hingga pengumuman akhir oleh KPU nasional berjalan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah dirancang dan berlangsung secara sejujur-jujurnya. "Untuk itu pemerintah SBY harus segera mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menetralisir secara efekrif dan segera jika terdapat tekanan-tekanan, baik berupa mobilisasi simbolik kultural maupun massa, terhadap proses rekapitulasi suara KPU yang tengah berlangsung," kata Makmur, Sabtu (19/7).
Makmur, mengatakan seluruh kekuatan politik demokratik, terutama partai-partai yang telah berperan dalam proses pemilu legislatif yang lalu dan telah berhasil menempatkan wakil-wakilnya di DPR , harus pula menyadari bahwa tahapan konsolidasi demokrasi di Indonesia kini tengah berada dalam momentum yang sangat penting. Menurutnya, partai-partai itu harus ikut mengambil langkah-langkah untuk tidak memperlambat dan mencederai mekanisme prosedural yang tengah dilakukan KPU. "Harus terdapat kesadaran, terutama di antara anggota legislatif yang telah terpilih dalam pileg yang lalu, bahwa kegagalan KPU untuk mewujudkan secara efektif perhitungan suara pilpres bukanlah bagian dari kepentingan politik mereka," katanya.
Menurutnya, mereka harus menyadari bahwa kehadiran DPR yang baru akan juga berada dalam posisi yang sangat rawan dan menjadi tidak pasti jika rekapitulasi pilpres terhambat. Karena itu, kata dia, seperti halnya pemerintah SBY, maka mereka juga harus dapat mendesakkan kepada partai-partai mereka untuk meredakan situasi yang ada dan mendukung rekapitulasi suara KPU untuk berlangsung secara sejujur-jujurnya dan tidak bekerja di bawah tekanan apapun.
