REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah LSM nasional yang berhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/7). Dalam pernyataannya, mereka meminta MK berkomitmen terhadap proses peradilan pemilu yang bebas intervensi.

Para pentolan kelompok pro-demokrasi tersebut meyakini, akan ada kelompok yang mengajukan gugatan ke MK pascapenatapan perolehan suara pilpres oleh KPU, 22 Juli besok. Sementara menurut mereka, kepercayaan masyarakat terhadap MK sedang goyah pascaterjeratnya Ketua MK Akil Mochtar dalam perkara korupsi.

Mewakili rekan-rekannya, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, selain soal trauma atas kasus Akil Mochtar, masyarakat juga punya kekhawatiran soal latar belakang para hakim MK.

"Kami ingin MK memberikan komitmen bahwa MK akan bersikap independen. Kami ingin memoentum pilpres kali ini menjadi tonggak bagi MK untuk kembali merangkul kepercayaan masyarakat," ujar Haris.

Menanggapi hal tersebut Ketua MK Hamdan Zoelva meyakinkan para delegasi LSM menyangkut independensi lembaga yang dia pimpin. "Saya ingin tegaskan, tidak ada yang bis menekan MK. Independensi adalah harga mati. Indpendensi MK berarti hak rakyat untuk mendapat kenadilan," tutur Hamdan di kantornya.

Selain Kontras, belasan lain LSM hadir dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Migrant Care, Imparsial dan Institut Hijau Indonesia.

Pertemuan antara koalisi LSM dan Ketua MK berlangsung tak lebih dari 20 menit. Setelah mendengar langsung komitmen ketua MK, mereka mengaku puas dan memohon diri.